Bahlil Rakor dengan Luhut Bahas Peliknya Masalah Hutan dan Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia diketahui mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.

Hal itu terlihat dari foto yang diunggah serta diposting oleh Bahlil lewat akun Instagramnya @bahlillahadalia. Dalam rapat tersebut, disebutkan sedang membahas terkait kehutanan dan pertambangan yang akan berdampak terhadap iklim investasi.

"Dalam rapat koordinasi bersama Pak Menko @luhut.pandjaitan, kami membahas tentang penyelesaian permasalahan kehutanan dan pertambangan. Hal ini penting untuk memastikan kepastian iklim investasi dan kegiatan usaha yang telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya, Kamis (14/9/2023).

Baca juga: Soal Adopsi Kendaraan Listrik, Luhut: Masa Kita Kalah, Kita Punya Barangnya Semua...

Kata mantan Ketua Umum Hipmi ini, kolaborasi antara pemerintah dan swasta diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

"Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang memiliki dampak positif jangka panjang. Komitmen ini tentunya untuk menjaga alam dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Bahlil.

Baca juga: Pentingnya Optimalisasi Cadangan Migas di Tengah Krisis Energi Dunia

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan kerugian dari krisis iklim terhadap perekonomian akan mencapai 23 triliun dollar AS pada 2050.

"Krisis iklim merugikan perekonomian global sebesar 23 triliun dollar AS pada 2050 dengan 3 juta kematian setiap tahunnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali untuk masa depan. Jadi kita harus bertindak bersama," katanya dalam Indonesia Sustainability Forum, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut kata Luhut, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan luasan 94 juta hektar hutan hujan.

Selain itu, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan dengan daya kurang lebih 3.600 gigawatt, dan pemerintah akan terus mengembangkan bauran energi hijau.