Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos BI: RI Harus Pragmatis Pilih Partner Perdagangan dan Investasi

Kompas.com - 16/09/2023, 15:44 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai peningkatan fragmentasi geopolitik menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Pemerintah disebut perlu melakukan perubahan arah perumusan kebijakan dalam merespons fenomena tersebut.

Menurutnya, fenomena fragmentasi geopolitik telah mengubah fundamental perekonomian dunia. Hal ini ditunjukkan dengan mulai beralihnya sumber pertumbuhan utama ekonomi global dari China menjadi ke India.

"Sumber ekonomi global berubah kembali seperti sejarah, dari Eropa ke AS, AS ke China, dan sekarang India merupakan sumber pertumbuhan paling cerah dunia," kata dia dalam Konferensi Internasional 17th Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) dan Call for Papers, Sabtu (16/9/2023).

Baca juga: Rupiah Mutilasi Mulai Meresahkan, BI: Termasuk Uang Palsu, Tidak Bisa Ditukarkan

Selain itu, fragmentasi geopolitik juga dinilai telah menyebabkan kemunduran globalisasi yang ditandai dengan disrupsi rantai pasok dunia. Gangguan rantai pasok tersebut merupakan imbas dari berkepanjangannya konflik antara Rusia dan Ukraina serta tensi geopolitik antara AS dan China.

Oleh karenanya untuk merespons hal tersebut, Perry bilang, pemerintah perlu mengubah arah perumusan kebijakan terkait perdagangan dan investasi internasional. Indonesia dinilai perlu lebih pragmatis dalam menentukan mitra dagang dan investasinya.

"Dulu kita dapat terbuka untuk siapa saja, tapi sekarang kita harus pragmatis, siapa yang akan menjadi partner perdagangan dan investasi kita," kata dia.

Baca juga: Soal Rupiah Mutilasi, BI: Tindakan Kriminal, Ada Pidananya

"Tidak hanya AS dan China tapi juga perlu memperkuat hubungan antara Indonesia dan India," sambungnya.

Perubahan perumusan kebijakan itu diperlukan untuk mengedepankan kepentingan dalam negeri. Perry menegaskan, dalam pelaksanaan kerja sama dagang dan investasi, pemerintah perlu mencapai win-win solution atau kesepakatan yang saling menguntungkan.

"Tentu kita masih melanjutkan perdagangan dan investasi terbuka tapi lebih pragmatis, lebih praktikal," ucapnya.

Baca juga: Revisi Target Pertumbuhan Kredit Perbankan, BI: Kami Lebih Konservatif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com