Ada Konflik di Pulau Rempang, Luhut Harap Xinyi Group Tak "Lari" ke Negara Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berharap investor asal China, Xinyi Group tidak beralih ke negara lain lantaran adanya konflik di Pulau Rempang.

Justru pemerintah, kata Luhut, sedang mengatasi masalah tersebut saat ini. Hal itu dia ungkapkan dalam pembukaan seremoni Marine Spatial Planning Services Expo, di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

"Kita harapkan janganlah, dulu kan kekonyolan kita juga (investor) lari ke tempat lain. Jadi kita sendiri harus instropeksi, apa yang salah. Jadi kita enggak boleh, kalau kita salah, kita harus segera perbaiki," ucapnya.

Xinyi Group, salah satu perusahaan China yang memproduksi kaca dan solar panel berlokasi di Kota Wuhu. Perusahaan tersebut rencananya akan berinvestasi di kawasan industri Rempang Eco City, yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Baca juga: Respons Luhut soal Konflik Rempang: Kemarin Pendekatannya Kurang Pas

Di sana, akan dibangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika. Selain itu, jika Rempang Eco City ini selesai pembangunannya, diperkirakan mampu menarik investasi sebesar Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

Hal ini lah yang memicu pemerintah berusaha menyelesaikan konflik dengan Warga Pulau Rempang yang enggan direlokasi karena adanya proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Di Rempang itu ada potensi bagus karena di situ mau dibikin ada solar panel, mau semi konduktor dan sebagainya," kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah berkunjung ke Pulau Rempang sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memintanya untuk selesaikan persoalan konflik.

Pemerintah lanjut dia, akan menyiapkan hunian baru untuk 700 kepala keluarga (KK) yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama di Pulau Rempang.

Baca juga: Bahlil: Penanganan Relokasi Masyarakat Pulau Rempang Harus Dilakukan dengan Cara yang Lembut

Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6-7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per Kepala Keluarga. Yang kedua adalah rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp 120 juta. Dan yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp 1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta. Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," katanya pada Senin (18/9/2023).

Bahlil menegaskan rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Segini Tawaran Ganti Rugi dari Pemerintah Supaya Warga Pulau Rempang Mau Pindah