Bahlil Minta Pertamina Lepas Sumur Migas "Idle" ke Swasta

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia minta PT Pertamina (Persero) melepas sumur-sumur minyak dan gas (migas) yang tidak aktif beroperasi atau idle ke investor swasta lokal maupun asing.

"Pertamina konkret aja mana (sumur migas) yang bisa (dikelola), mana yang enggak bisa. Jangan ingin semua tapi produksinya enggak jalan-jalan," di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (20/9/2023).

Menurut Bahlil , hal itu perlu dilakukan oleh Pertamina agar sumur migas tersebut bisa dioptimalkan sehingga produksi migas bisa meningkat.

Baca juga: Bertemu Warga Pulau Rempang, Bahlil Sebut Investasi Bisa Berikan Lapangan Pekerjaan

Bahlil mengatakan memang selama ini pemerintah mengutamakan BUMN untuk menggarap sumur migas. Namun dia meminta BUMN jangan mengabaikan produktivitas.

Ia bahkan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan agar sumur migas yang tidak bisa dioptimalkan Pertamina dilepas untuk investor swasta.

"Dibuka untuk umum untuk segera mereka melakukan eksplorasi," kata dia.

Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, ada beberapa skema untuk mengelola sumur migas yang belum dioptimalkan.

Baca juga: Bahlil: Penanganan Relokasi Masyarakat Pulau Rempang Harus Dilakukan dengan Cara yang Lembut

Misalnya Kerja Sama Operasi (KSO) yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri. Selain itu ada juga pengelolaan sumur tua yang kerap dikelola BUMD.

"Di samping itu ada pengelolaan idle well yang tidak dikerjakan operator itu yang ditawarkan service company dan ini sudah ada ratusan sumur produksinya cukup signifikan," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan produksi minyak sebesar 1 juta barrel per hari (BOPD) dan gas menjadi 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, target migas 2030 bisa dicapai dengan syarat melakukan aktivitas yang agresif dan investasi yang masif.

"Kita perlu mengebor lebih dari 1.000 sumur per tahun setelah 2025. Kita juga perlu menarik investasi lebih dari 20 miliar dollar AS per tahun,” ujar Dwi.

Baca juga: Bahlil Rakor dengan Luhut Bahas Peliknya Masalah Hutan dan Tambang