Bappenas: Dalam 5 Tahun Terakhir, Biaya Logistik RI Turun 40 Persen  

JAKARTA, KOMPAS.com – Biaya logistik di Indonesia mengalami penurunan sebesar 40 persen dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya logistik di Indonesia pada 2022 mencapai 14,29 persen dan biaya logistik untuk kegiatan ekspor atau 8,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, pada tahun 2018, Bank Dunia mencatat, biaya logistik di Indonesia masih 23,8 persen.

“Biaya logistik dihitung berdasarkan realisasi perekonomian Indonesia sampai Tahun 2022,” kata Taufik dalam siaran pers, Jumat (22/9/2023).

Dalam acara “Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045” dia mengatakan bahwa perhitungan biaya logistik ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas, Kementerian Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan perguruan tinggi, dan para pelaku usaha.

Baca juga: Biaya Logistik Jangan Sampai Bebani Usaha Kecil

Di sisi lain, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, trend investasi di Indonesia dalam empat tahun terakhir terus meningkat dan selalu melampaui target.

Pada 2019, dengan target Rp 792 triliun, realisasi investasi mencapai Rp809 triliun.

Sementara itu, pada 2022, realisasi investasi mencapai Rp1.207 triliun, di atas target sebesar Rp 1.200 triliun.

Menurut Suharso, investasi di Indonesia masih menghadapi kendala ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi, yakni berkisar di angka 6. Indeks ini merujuk pada efisiensi di sektor investasi.

Makin tinggi ICOR, investasi makin tidak efisien. Angka tersebut juga yang tertinggi di antara negara-negara pesaing di ASEAN.

“Salah satu penyebab ICOR kita yang masih tinggi ada di logistik,” kata Suharso.

Baca juga: Tekan Biaya Logistik, 149 Pelabuhan Sudah Terapkan Digitalisasi

Merger Pelindo

Di sisi lain, perusahaan logistik milik pemerintah, PT Pelindo (Persero) mengatakan, pihaknya sudah melakukan transformasi untuk ikut berperan menurunkan biaya logistik. Pada 1 Oktober 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan empat BUMN pelabuhan menjadi PT Pelindo (Persero).

Setelah merger, Pelindo kemudian membentuk empat subholding atau anak usaha. Empat anak perusahaan itu adalah PT Subholding Pelindo Terminal Peti Kemas (SPTP), PT Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT), PT Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM), dan PT Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL).

“Pembentukan empat anak usaha itu membuat lini usaha fokus pada masing-masing bidang pelayanan, sehingga kinerjanya meningkat,” kata Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono.

Baca juga: Bakal Pangkas Biaya Logistik, Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Arif mengatakan, hasil transformasi tersebut terlihat dari pertumbuhan kinerja operasional. Arus peti kemas pada 2022 mencapai 17,2 juta TEUS, naik satu persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Jumlah arus barang yang terealisasi mencapai 160 juta Ton, tumbuh sembilan persen dari tahun sebelumnya. Total arus kapal yang dilayani Pelindo mencapai 1,2 miliar GT, naik satu persen, sedangkan jumlah penumpang tumbuh 86 persen menjadi mencapai 15 juta orang.

“Penggabungan Pelindo telah menciptakan sinergi antar entitas dalam Pelindo Grup sehingga pengelolaan pelabuhan dapat dilakukan secara tersentralisasi dan lebih optimal,” ujar Arif.

Adapun kontribusi Pelindo kepada Negara pada 2022 juga meningkat, yakni mencapai Rp 7,2 triliun atau lebih tinggi 54 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang baru Rp 4,7 triliun. Kontribusi tersebut dalam bentuk setoran Dividen, Pajak (PPh, PPN dan PBB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Konsesi.

Baca juga: Biaya Logistik RI Mahal, Pengiriman dari Cikarang-Balikpapan Sama dengan Lisbon-Luksemburg