Ekonom: Pemilu Bakal Bawa Pertumbuhan Tingkat Konsumsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia disebut dapat berdampak pada sektor pasar keuangan.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan, dampak Pemilu terhadap pasar keuangan pada umumnya juga dirasakan oleh negara berkembang lainnya.

"Pada beberapa Pemilu sebelumnya, kami melihat adanya peningkatan di tingkat konsumsi," kata dia dalam Webinar Asian Development Outlook (ADO) Report September 2023, Rabu (27/9/2023).

Ia menambahkan, hal tersebut tercermin dalam Pemilu 2019 yang lalu.

Baca juga: Menakar Dampak Belanja Caleg Pemilu 2024 ke Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Meskipun demikian, pertumbuhan di tingkat konsumsi pada waktu itu masih tertekan dengan adanya krisis global.

Selain itu, pemilu 2019 juga diwarnai dengan adanya perang dagang (trade war) dan taper tantrum.

"Jadi ada dampak yang bercampur dari global juga," imbuh dia.

Baca juga: Pemilu Bukan Halangan untuk Berinvestasi di Sektor Hulu Migas

Lebih lanjut, Dian menjelaskan pada umumnya para pelaku ekonomi akan memiliki sifat untuk menunggu dan melihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi (wait and see) selama Pemilu.

Namun, saat ini kebiasaan itu diprediksi akan sedikit berubah.

Pasalnya, Pemilu yang juga dilaksanakan untuk kepala daerah tersebut akan membawa dampak yang lebih luas.

Alokasi pembelanjaan akan jadi lebih tinggi dan mendorong konsumsi untuk menanjak.

Baca juga: Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya Karena Pemilu

Di sisi lain dari segi investasi, terdapat tren moderasi terutama lepas paruh pertama tahun ini.

Itu ditandai dengan salah satu indikator yakni pertumbuhan kredit. Moderasi investasi ini memang belum terlihat di semester I-2023.

Sebelumnya diberitakan, Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 diproyeksi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu aktivitas yang akan berkontribusi cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB) RI ialah belanja calon legislatif atau caleg.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman mengatakan, belanja caleg akan terefleksikan dalam komponen konsumsi lembaga non profit (LNPRT).

Kontribusi belanja caleg ke LNPRT akan mulai terefleksikan pada tahun ini dan tahun 2024.

"Efek Pemilu lainnya adalah juga mendorong belanja yang dilakukan caleg," kata dia, dalam gelaran Media Gathering Kementerian Keuangan, di Bogor, Senin (25/9/2023).