Ombudsman Temukan Malaadministrasi Izin Impor Bawang Putih, Ini Respons Bapanas

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mendukung rekomendasi Ombudsman RI terkait importasi bawang putih demi perbaikan tata kelola pangan nasional.

Hal itu menyusul ditemukannya malaadministrasi dalam proses perizinan impor bawang putih oleh Ombudsman di salah satu kementerian yang membidangi pangan yakni Kementerian Perdagangan.

Atas temuan malaadministrasi tersebut, Ombudsman pun akan memberikan Tindakan Korektif kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan SPI bawang putih kepada pemohon yang terlebih dahulu dokumennya dinyatakan lengkap oleh sistem (first in, first served).

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi dalam Penerbitan Izin Impor Bawang Putih

DOK. Humas Kementan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi saat menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2023 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementan, Senin (16/10/2023).

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ombudsman, karena mau masuk sampai ke detail bawang putih. Ke depannya kita bisa sama-sama ke produk strategis lainnya yang ada di NFA, misalnya daging kerbau, daging sapi, beras atau lainnya,” ujar Arief dalam siaran persnya, Rabu (18/10/2023).

Menanggapi perhatian Ombudsman RI terkait proses importasi bawang putih, Arief menuturkan, posisi Bapanas adalah fokus pada kalkulasi kebutuhan nasional dan disandingkan dengan proyeksi produksi.

“Kami di Bapanas tugasnya merumuskan kalkulasi yang akurat dengan disandingkan data produksi nasional. Dengan itu akan terlihat apakah diperlukan adanya importasi untuk mencukupi kebutuhan nasional. Penyusunan kalkulasi tersebut ke depannya akan semakin akurat karena dilakukan bersama tim Kementerian Pertanian,” papar Arief. 

“Lalu terkait realisasi importasi, ini sangat diperlukan komitmen bersama di semua pihak yang terkait. Realisasi impor itu harusnya sepakat dan ada komitmen penuh bagi pemegang kuota impor. Kalau realisasinya tidak ada, perlu ada punishment," sambungnya.

Baca juga: Plt Mentan: 140 Importir Telah Kantongi Izin Impor Bawang Putih

Lebih lanjut, Arief menjelaskan, pihaknya senantiasa berusaha menciptakan keseimbangan dalam ekosistem pangan mulai dari hulu sampai hilir.