BI Perkuat Pelindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, pihaknya terus berupaya memperkuat pelindungan konsumen dalam sektor layanan keuangan, terutama di era ekonomi digital yang semakin berkembang.

Dia mengatakan, pelindungan konsumen (PK) ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan bagi konsumen. Dalam era digital saat ini, layanan keuangan rentan terhadap risiko siber, kebocoran data, kecurangan, dan kurangnya transparansi.

Oleh karena itu, melalui pelindungan konsumen yang kuat, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan lebih percaya dan yakin, baik itu dalam bentuk konvensional maupun digital.

Baca juga: Peran AI dalam Penguatan Regulasi Perlindungan Konsumen

“PK hadir sebagai aksi preventif maupun sarana penyelesaian masalah yang berkaitan layanan keuangan, termasuk jasa sistem pembayaran. Otoritas terus memperkuat hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen agar terlindung dari praktik yang tidak adil dan merugikan,” kata Juda Agung dalam siaran pers, Minggu (12/11/2023).

“Di tengah risiko itu, melalui pelindungan konsumen yang kuat, masyarakat sebagai konsumen semakin berdaya untuk mendukung haknya. Harapannya, konsumen semakin percaya dan yakin untuk memanfaatkan layanan keuangan baik konvensional maupun digital,” tambah dia. ?

Pada 10 November 2023, BI mengadakan Seminar Internasional Pelindungan Konsumen dengan tema "Kepercayaan Konsumen: Kunci dalam Mengembangkan Ekonomi Keuangan Digital." Seminar ini mengangkat pentingnya kepercayaan konsumen dalam ekonomi keuangan digital dan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Baca juga: Ketua MPR Minta Industri Keuangan Digital Utamakan Perlindungan Konsumen

3 hal yang jadi sorotan BI soal perlindungan konsumen

Dalam seminar tersebut, Juda Agung menyoroti tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian otoritas dalam memastikan ekosistem yang aman bagi konsumen, terutama mereka yang rentan terhadap risiko keuangan.

Pertama, pentingnya prioritaskan literasi keuangan digital untuk memberdayakan konsumen dengan membagikan pengetahuan mengenai layanan keuangan.

Kedua, mendukung kerangka pengaturan yang memfasilitasi inovasi dan meningkatkan integritas pasar, termasuk melindungi data identitas konsumen dan transaksi.

“Ketiga, perlunya kolaborasi antara regulator, perusahaan teknologi dan institusi keuangan untuk tingkatkan pelindungan konsumen. Dalam kolaborasi ini, otoritas perlu menjembatani lembaga dengan masyarakat hingga daerah terpencil,” jelas dia.

“Di era digital ini masyarakat dibayangi ragam risiko, modus yang sering dialami masyarakat antara lain SIM swap, data breaches, Skema Ponzi dan maraknya penyedia layanan tidak berizin. Modus terkini yang berkembang adalah pengiriman file “.apk" melalui media komunikasi yang dapat menyedot data serta dana finansial korban,” tambahnya.

Baca juga: Cara Menghindari Penipuan Online Bermodus File APK

Modus file .apk

Terkait modus ini, Juda Agung menilai, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah korban penipuan modus file “.apk" terbanyak di dunia dengan porsi 15 persen secara global. Hal ini menjadi perhatian regulator dan menjadikan kasus ini sebagai salah satu fokus utama edukasi dan pelindungan konsumen.

“Masyarakat perlu waspada terhadap hal tersebut termasuk modus lainnya. Upaya mendasar konsumen dalam menghindari hal ini adalah menjaga kerahasiaan data pribadi serta memastikan kebenaran informasi yang diterima,” jelas dia.

Salah satu isu yang dipaparkan dalam seminar adalah risiko yang dihadapi konsumen di era digital, seperti SIM swap, kebocoran data, skema Ponzi, dan penyedia layanan ilegal.

Dia mengatakan, salah satu tren terkini adalah penyebaran file ".apk" melalui media komunikasi yang dapat mengakibatkan pencurian data dan dana. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban penipuan melalui file ".apk" tertinggi di dunia, mencapai 15 persen secara global.

Baca juga: Trend Micro: Pencurian Data Makin Marak, Cyber Security Harus Masuk Strategi Bisnis