Cerita Menpan-RB, Banyak Dikomplain "Fresh Graduate" Saat Selesaikan Masalah Honorer

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menata tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan, salah satunya melalui pembukaan formasi CASN yang lebih banyak untuk tenaga honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dalam rekrutmen ASN 2023, 80 persen dari total formasi yang dibuka disiapkan khusus untuk tenaga honorer dan tenaga honorer kategori (THK II).

"Ini sesuai dengan mandat anggota Dewan, honorer diminta diberesin dulu, hanya 20 persen (formasi) yang (dibuka untuk) fresh graduate," kata dia dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (13/11/2023).

Baca juga: UU ASN Baru Larang Rekrutmen Honorer, Bagaimana Nasib Honorer yang Sudah Direkrut?

Namun, di tengah upaya penyelesaian honorer itu, Anas mengaku mendapat banyak komplain dari para fresh graduate karena tidak membuka formasi untuk umum yang lebih banyak.

"Fresh graduate ini komplain berat ke kami, kami ini siap mengabdi ke bangsa negara, kenapa kami kok hanya 20 persen tidak 80 persen," tutur Anas.

Lebih lanjut, Anas bilang, berbagai instansi pemerintahan sebenarnya membutuhkan talenta-talenta baru yang memiliki keahlian terkini sehingga sebenarnya fresh graduate menjadi diperlukan.

Oleh karenanya, pemerintah berencana untuk membuka jumlah formasi CPNS atau PPPK yang lebih banyak dalam gelaran rekrutmen ASN tahun 2024.

"Jika disepakati anggota Dewan yang terhormat, di 2024 porsi fresh graduate akan kita tambah lagi tanpa mengurgai hak untuk menyelesaikan honorer," katanya.

Baca juga: Pemerintah Bakal Sering Buka Seleksi CPNS, Menpan-RB: Setahun Bisa 3 Kali

Anas menegaskan, untuk pengadaan ASN tahun ini pemerintah fokus menyelesaikan tenaga non ASN yang jumlahnya mencapai 2,35 juta pegawai.

Dalam pelaksanaan pengadaan ASN 2023, potensi non ASN yang lulus mencapai 430.665, menambah jumlah non ASN yang telah lulus pada 2 tahun sebelumnya sebanyak 318.733 pegawai.

Dengan demikian, proyeksi sisa non ASN pada 2024 mencapai 1,06 juta pegawai, terdiri dari 130.495 pegawai eks THK II dan 1,47 pegawai umum.

"Mereka mendapatkan prirotas untuk diberesin karena mandat dari gedung (DPR) ini honorer diselesaikan," ucap Anas.

Baca juga: Menpan RB: Jangan Percaya Calo CPNS-PPPK