Dilema Impor Beras RI

KOMPAS.com - Kenaikan harga beras secara signifikan sejak beberapa bulan terakhir, menjadi alasan pemerintah untuk membuka keran impor beras dari luar negeri. Beberapa negara yang dijajaki adalah China, India, Vietnam, Thailand, dan Pakistan.

Untuk diketahui saja, panen raya padi di sejumlah daerah di Tanah Air memang mengalami keterlambatan. Kondisi ini karena musim kering yang lebih lama dampak dari anomali cuaca El Nino.

Kebijakan impor beras ini seolah jadi ironi bila mengingat janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia bisa melakukan swasembada beras. Bahkan, janji swasembada sudah diucapkan berulangkali sejak periode pertamanya memimpin Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan impor beras sudah berulangkali dilakukan di era pemerintahannya. Misalnya pada tahun 2015 atau awal periode pertamanya, pemerintah mengimpor 861 ribu ton beras.

Baca juga: Janji Jokowi Saat Pilih China: Kereta Cepat Haram Pakai Uang Rakyat

Pada tahun 2016, angka impor beras naik signifikan menjadi 1,28 juta ton. Angka impor beras sempat turun di tahun 2017 menjadi 300 ribu ton, tapi kemudian kembali melonjak pada 2019 saat pemerintah memutuskan mendatangkan beras impor sebanyak 2,25 juta ton.

Berlanjut di periode kedua, pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 444 ribu ton pada 2019, tahun 2020 sebanyak 356 ribu ton, tahun 2021 sebanyak 407 ribu ton, tahun 2022 sebanyak 301 ribu ton. Meski begitu, beras yang diimpor sepanjang 2019-2022 adalah beras kategori khusus.

Perum Bulog mencatat, untuk realisasi impor beras tahun ini yang sudah masuk wilayah Indonesia hingga 22 September 2023 adalah sebanyak 1,02 juta ton. Sementara itu, kontrak atas 1,85 juta ton beras impor juga sudah selesai dilakukan.

Merujuk pada pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Pemerintahan Presiden Jokowi juga berencana untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024.

Baca juga: Mengingat Janji Jokowi saat Pilih China: Kereta Cepat Tak Pakai APBN

Sementara itu, Kementerian Pertanian setiap tahunnya selalu ngotot produksi dalam negeri yang ditambah impor membuat Indonesia selalu surplus. Meski faktanya di lapangan harga beras tetap tinggi.

Janji swasembada hingga pecat Mentan

Presiden Jokowi beberapa kali sempat melontarkan janji membawa Indonesia bisa swasembada beras saat menjabat di periode pertamanya tahun 2014-2019.

Pemerintah telah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan khususnya untuk 3 jenis produk pertanian meliputi padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam 3 tahun.

Dari ketiga makanan pokok tersebut, swasembada beras dinilai jadi yang paling mudah, sementara kedelai adalah yang tersulit dari sisi besarnya ketergantungan impor.

Baca juga: Rekam Jejak Amran Sulaiman, Mentan yang Dulu Gagal Swasembada Beras

Namun hingga menjelang berakhirnya periode keduanya, swasembada ketiga komoditas tersebut masih jauh panggang dari api, terlebih kedelai.

Baik beras, jagung, kedelai, ketiga komoditas itu sampai hari ini masih bergantung impor. 

Mengutip pemberitaan Kompas.com, 9 Desember 2014, Presiden Jokowi bahkan mengeklaim tak segan-segan memecat Menteri Pertanian jika target tersebut tak bisa direalisasikan.

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Belakangan setelah pemerintah lagi-lagi melakukan impor beras di periode pertama Jokowi, janji memecat Menteri Pertanian yang kala itu dijabat Amran Sulaiman tak direalisasikan.

Menteri asal Sulawesi Selatan itu selalu aman dari reshuffle meski target swasembada pajale tak pernah tercapai hingga berakhirnya periode pertama pemerintahan. Amran Sulaiman tak pernah dipecat Jokowi sesuai ucapan janjinya kala itu.

Baca juga: Bulog Curhat Kesulitan Impor Beras, Sudah Kontrak tapi Dibatalkan

Kini menjelang berakhirnya periode kedua, Amran Sulaiman bahkan kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo.