Pemerintah Diminta Hati-hati soal Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam kebijakan impor beras. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2023, Indonesia telah melakukan impor sebanyak 1,78 juta ton beras dengan nilai sekitar 980 juta dollar AS.

“Meski pemerintah telah memperhitungkan dan mengantisipasi kondisi ini, namun hal ini juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan dalam negeri, khususnya beras, masih belum mencukupi,” kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Maximilianus Nico Demus dalam market analisis, Rabu (18/10/2023).

Rencananya, pemerintah akan mengimpor tambahan sebanyak 1,5 juta ton beras pada akhir tahun ini. Sementara itu, Bulog juga memiliki cadangan sebanyak 1,7 juta ton beras, sehingga total stok beras mencapai 3 juta ton pada akhir tahun ini.

Baca juga: Melihat Dampak Pembatasan Ekspor Beras India, Bangladesh dan Rusia ke Indonesia

Menurut Maximilianus, opsi impor beras diambil oleh pemerintah karena fenomena kekeringan panjang atau El Nino telah mengganggu panen dan produksi beras di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan BPS dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), potensi defisit beras pada Oktober 2023 mencapai 0,50 juta ton. Defisit diperkirakan akan meningkat menjadi 0,95 juta ton pada November 2023, dan dapat mencapai 1,45 juta ton pada Desember 2023.

Maximilianus menilai tingginya nilai impor beras ini juga berdampak pada neraca perdagangan, mengingat nilai impor yang tinggi dan meningkat, sehingga menekan penurunan surplus neraca perdagangan.

Baca juga: Jurus Bapanas Turunkan Harga Gula, Beras, dan Cabai

“Pasar berharap pemerintah melakukan pemeriksaan yang teliti sebelum menerapkan kebijakan impor ini,” kata Maximilianus.

“Pemerintah juga perlu mempertimbangkan apabila terjadi kelebihan produksi beras dari petani lokal dan tetap melanjutkan impor, hal tersebut dapat berpotensi menurunkan harga di tingkat petani lokal,” tambahnya.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 95 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki ketersediaan, akses, dan kualitas pangan.

Baca juga: BPS Pelototi Kenaikan Harga Gula, Beras, dan Cabai