Bapanas Ungkap Alasan Dilanjutkannya Impor Beras pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengimpor beras 3 juta ton selama 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief mengungkapkan, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan.

Pada saat yang sama, bantuan pangan beras terus digulirkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.

Baca juga: Harga Pangan 9 Januari 2024: Beras Masih Mahal, Daging, Cabai, hingga Telur Ikut Naik

Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras bulanan pada Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton.  Jumlah ini berada di bawah rata-rata konsumsi beras bulanan yang diperkirakan sebesar 2,5 juta ton.

"Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga. Jadi kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan. Apalagi dampak El Nino terhadap penurunan produksi itu, baru terasa dua atau tiga bulan berikutnya," ujar Arief dalam siaran persnya, Selasa (9/1/2024).

"Nah, pada saat yang sama kita juga terus menggulirkan bantuan pangan beras sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengendalikan inflasi," sambungnya.

Walau demikian, Arief memastikan pemerintah masih lebih mengutamakan penyerapan padi dari petani lokal.

Dia pun meminta Perum Bulog dan BUMN pangan untuk bersiap menyerap hasil produksi petani dengan harga yang baik. "Nanti jika sudah waktunya, Perum Bulog bersinergi dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan koperasi untuk menyerap hasil produksi petani," kata Arief.

Untuk penyerapan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga dengan skema penjaminan dari pemerintah.

"Pinjaman hingga Rp 28,7 triliun itu adalah yang dapat diberikan subsidi bunga oleh pemerintah kepada BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID FOOD," kata Arief.

"Sebetulnya yang paling penting adalah adanya kepastian offtake hasil produksi petani sehingga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, silakan sedulur petani berproduksi. Nanti BUMN pangan ditugaskan untuk menyerap dengan fungsinya sebagai standby buyer," pungkasnya.

Baca juga: Mendag Zulhas: Harga Beras Tidak Akan Naik Lagi