Mahfud MD Keluhkan Mafia Tambang Ilegal "Dibeking" Aparat dan Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengeluhkan soal mafia tambang ilegal yang terjadi di Indonesia. Dia mengatakan solusi yang paling tepat adalah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun ini masih terkendala.

“Itu masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim kelapangan, ditolak, sudah putusan MA, bahkan KPK seminggu lalu mencatat bahwa untuk pertambangan di Indoensia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking aparat dan pejabat," ujar Mahfud saat acara Debat Kedua Cawapres di Senayan JCC, Minggu (21/1/2024).

Mahfud mengatakan, Kementerian ESDM mencatat bahwa tambang ilegal yang ada di Indonesia saat ini sebanyak 2.500 tambang. Dia bilang, dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan di Indonesia.

“Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan, dan 23 kali luasnya Pulau Madura dimana saya tinggal. Ini deforestasi dalam 10 tahun, saya bilang: cabut saja IUP-nya,” tambah dia.

Baca juga: Asosiasi Pertambangan Dorong Penanganan Serius Praktik Tambang Ilegal

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa salah satu hal yang memprihatinkan adalah 2.500 tambang ilegal. Di sisi lain, tambang yang legal saja-pun tidak membawa kesejahteraan.

“Kita menyaksikan dalam proses penambngan kita, hilirisasi dilakukan ugal ugalan. Merusak lingkungan, kecelakaan, serta tenga asing mendominasi. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan sementara ilegal terus berlanjut,” ujar Cak Imin.

Gayung bersambut Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendukung aksi pencabutan IUP untuk tambang ilegal. Dia bilang, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4, dan Pancasila, sila ke 4 dan 5.

“Simpel saja solusinya IUP dicabut. Kita ingin sumber daya alam ini dimanfatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga ingin permen investasi nomor 1 tahun 2022,” tegasnya.

Baca juga: Mahfud MD: Petani Sedikit, tapi Subsidi Pupuk Naik, Pasti Ada yang Salah

Berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian ESDM, hingga kuartal III 2021 PETI mencapai 2.700 lokasi. Sebanyak 2.645 lokasi PETI Mineral dan 96 lokasi PETI batu bara.

Aktivitas PETI terbanyak berada di Sumatera Selatan.

Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan PETI terus menjadi perhatian pemerintah.

“Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan,” ujar Sunindyo.