Anggaran Bansos Berpotensi Bengkak Lewati Rp 500 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran dana bantuan sosial (bansos) dalam APBN 2024 berpotensi membengkak. Hal ini seiring dengan keputusan pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengeluarkan program bansos baru.

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan bansos baru bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Lewat program pengganti BLT El Nino ini, pemerintah akan membagikan bantuan total sebesar Rp 600.000 untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Untuk menjalankan program tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghitung, diperlukan dana sebesar Rp 11,25 triliun. Akan tetapi, Kemenkeu masih belum bisa bisa memastikan sumber dana untuk program BLT Mitigasi Risiko Pangan itu.

Baca juga: Jokowi Gencar Tebar Bansos Jelang Pilpres, Perlukah?

Pemerintah pun berencana untuk mengotak-atik APBN guna memuluskan rencana program BLT tersebut. Kemenkeu membuka opsi realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Sebagai informasi, dalam APBN 2024 pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos). Jika pemerintah melakukan realokasi anggaran dari luar alokasi tersebut untuk menjalankan program BLT Mitigasi Risiko Pangan, maka alokasi anggaran perlinsos berpotensi membengkak melewati Rp 500 triliun, dan menjadi level tertinggi sepanjang sejarah.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet membenarkan, bansos merupakan instrumen jangka pendek yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi tertentu. Apabila dilakukan secara berkelanjutan, bansos juga berpotensi mengatasi permasalahan kemiskinan dan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Akan tetapi, dengan semakin gencarnya pelaksanaan bansos, maka anggaran belanja yang diperlukan semakin besar. Oleh karenanya, ia pun membenarkan adanya potensi anggaran perlinsos yang membengkak mencapai level tertinggi sepanjang masa pada tahun ini.

"Menurut saya anggaran perlindungan sosial di tahun ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penyaluran bantuan pengiriman sosial di dalam negeri," tutur dia, kepada Kompas.com, dikutip Kamis (1/2/2024).

Yusuf menyebut, gencarnya penyaluran bansos pada awal tahun akan dikaitkan dengan poilitik, mengingat pelaksanaannya yang mendekati pemilu. Penyaluran bansos bahkan dinilai dapat menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

"Oleh karena itu posisinya sebenarnya perlu dipertegas bantuan sosial ini adalah bantuan reguler dari pemerintah untuk mencapai output dalam jangka pendek," ujarnya.

"Dan juga beberapa output dalam jangka panjang dan pemerintah perlu mempertegas posisinya adalah independen dan tidak terkait dengan paslon tertentu," sambungnya.

Sebagai informasi, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 11,25 triliun untuk menjalankan program BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Anggaran Bansos yang Naik Pesat di 2024

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui, untuk memenuhi anggaran terkait bansos yang baru disiapkan pemerintah diperlukan adanya perubahan pos anggaran. Dengan demikian, terdapat potensi realokasi anggaran dari kebutuhan anggaran yang sifatnya bukan belanja produktif.

"Memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya kita akan carikan," tutur Febrio, ditemui di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Lebih lanjut Febrio bilang, APBN dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang disiapkan lebih fleksibel, agar dapat merespons berbagai gejolak perekonomian yang terjadi di Tanah Air.

"Jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN-nya bisa tetap siap," ucap Febrio.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Bansos adalah Program APBN