Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] Sistem "War" Tiket Kereta Api seperti Konser | Luhut soal Pihak yang Bilang Jokowi Enggak Bisa Kerja

Kompas.com - 08/02/2024, 06:35 WIB
Erlangga Djumena

Editor

1. KAI Terapkan Sistem "War" Tiket Kereta Api seperti Konser

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah memberlakukan sistem queue atau antrean untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh (KAJJ) secara online mulai 1 Februari 2024.

Sistem ini mirip seperti sistem antrean ketika membeli tiket konser secara online. Pasalnya, ketika calon penumpang masuk dalam antrean maka halaman pembelian tiket akan menampilkan hitung mundur perkiraan waktu tunggu untuk pemesanan tiket kereta api.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, sistem antrean ini hanya diberlakukan pada pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dan web kai.id.

Selengkapnya simak di sini

2. Luhut: Yang Bilang Jokowi Enggak Bisa Kerja, Lihat dengan Kepalanya Ini!

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung pernyataan pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa bekerja.

Menurut dia, orang yang berbicara seperti itu tak melihat sejumlah keberhasilan Jokowi, salah satunya dalam mendorong sektor pariwisata.

Hal itu diungkapkan Luhut dalam konferensi pers F1 PowerBoat (F1H20) dan Aquabike Jetski World Championhip di Kantor Kemenkeo Marves, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Siapa yang bilang Jokowi tidak bisa kerja? Baca di sini

3. Pemerintah Setop Sementara Penyaluran Bansos Pangan karena Pemilu

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan memberhentikan penyaluran bantuan pangan hingga pekan depan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, penghentian penyaluran bantuan pangan ini dilakukan untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data.

“Tanggal 8-9 Februari hari libur, tanggal 10 Februari 2024 terakhir kampanye. Kemudian tanggal 11-13 Februari 2024 merupakan hari tenang dan tanggal 14 Februari 2024 hari pencoblosan sehingga Bantuan Pangan Pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi Bantuan Pangan,” ujar Arief kepada Kompas.com, Rabu (7/2/2024).

Simak selengkapnya di sini

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com