Ini Kata Menteri ESDM soal Rencana Prabowo-Gibran Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif merespons rencana Calon Presiden Nomor Urut 2 (Capres) Prabowo Subianto memangkas subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara di salah satu media.

Arifin tak banyak berkomentar banyak terkait rencana Prabowo tersebut. Ia mengatakan, kebijakan terkait subsidi BBM merupakan kewenangan pemrerintah.

"Ya itu kan nanti kami serahkan kebijakan sama pemerintah," kata Arifin saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Saat ditanya dampak rencana Prabowo tersebut terhadap harga BBM, Arifin enggan menjawab secara detail.

"Ya enggak usah dijawab lah," ujarnya.

Baca juga: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis? Ini Penjelasan TKN

Dikutip dari Tribunnews.com, Eddy Soeparno mengungkapkan hal tersebut saat diwawancarai Bloomberg Television pada Kamis (15/2/2024) kemarin, jika Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden, maka bakal memangkas anggaran subsidi BBM demi merealisasikan program unggulan seperti makan siang gratis.

"Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," ujarnya dalam wawancara tersebut.

Eddy mengatakan bahwa upaya semacam itu bukan tanpa alasan lantaran 80 persen dari dana subsidi yang menembus Rp 350 triliun dinilai tidak tepat sasaran.

"Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp 350 triliun di mana 80 persen ditargetkan utnuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi."

"Sehingga, kami bakal menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," tuturnya.

Baca juga: Jika Prabowo Terpilih, APBN Rogoh Rp 450 T untuk Makan Siang Gratis

Pada wawancara tersebut, Eddy juga mengatakan bahwa Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak demi membiayai sejumlah program.

Dia mencatat bahwa penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, nominal ini terlalu kecil dibanding negara tetangga yang mempunyai rasio sebesar 14 persen.

Baca juga: Gibran Bahas Lagi Program Makan Siang Gratis Rp 450 Triliun, dari Mana Duitnya?