Hindari Denda, Importir Harus Lapor Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan dengan Benar

KOMPAS.com - Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal (Ditjent) Bea Cukai, telah menerapkan skema self-assessment untuk importasi barang kiriman hasil perdagangan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Dengan skema itu, importir dapat menyampaikan pemberitahuan data barang kiriman dan menghitung sendiri pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan sebagai konsekuensi pemberlakuan self-assessment, importir dapat dikenai sanksi jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean.

"Jika lalai dalam memberitahukan nilai pabean yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk, importir atau penerima barang dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda," ujarnya melalui siaran persnya, Kamis (2/5/2024).

Denda yang merupakan tagihan negara tersebut, kata dia, merupakan tangung jawab importir atau penerima barang.

Baca juga: Bea Cukai Sebut Barang Kiriman Luar Negeri Sebanyak 90 Persen Berasal dari PPMSE

Itu terjadi karena dalam proses bisnis barang kiriman, pengurusan penyelesaian kepabeanan, mulai dari pengajuan dokumen sampai dengan pembayaran, dilakukan oleh penyelenggara pos sebagai kuasa dari importir atau penerima barang dan bertindak sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

Sementara itu, pada barang kiriman melalui Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE), maka PPMSE bertindak sebagai importir dan bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk dan PDRI, termasuk denda.

Adapun Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang bertindak sebagai PPJK akan bertanggung jawab apabila importir tidak ditemukan.

Encep membeberkan tiga hal yang perlu dilaksanakan importir agar tidak terkena denda.

"Pertama, cermat. Informasikan kepada penjual atau pengirim barang untuk cermat dalam mengisi data sebenarnya atas barang kiriman saat pengiriman, terutama data nilai, uraian, dan jumlah barang," kata Encep

Kedua, proaktif. Ia pun meminta importir untuk rutin mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia.

Ketiga, recheck. Encep mengatakan, Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan dokumen perjanjian pengiriman barang (consignment note/CN) ke Bea Cukai.

Baca juga: Kinerja Baik APBN pada Triwulan I-2024, Pendapatan Bea Cukai Sentuh Rp 69 Triliun

Menurutnya pengenaan denda tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan bagi importir dan negara serta menciptakan persaingan yang sehat dengan industri dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam negeri.

"Dengan adanya pengenaan denda diharapkan dapat memberantas praktik under invoicing atau pemberitahuan harga barang di bawah nilai transaksi, yang menjadi modus pelanggaran dalam aktivitas impor barang kiriman hasil perdagangan," ujarnya.

Praktik under invoicing diketahui telah menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara dan mengancam industri dalam negeri. Pasalnya barang impor bisa beredar dengan harga lebih murah.

"Murahnya harga barang disebabkan karena importir tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan semestinya," kata Encep.