Anak Usaha BPKH Kirim Puluhan Ton Bumbu untuk Jemaah Haji Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak perusahaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yakni BPKH Limited, mengirimkan 76 ton bumbu khas Indonesia untuk jemaah haji di Arab Saudi. Upaya ini masuk dalam Quick Win Project untuk meningkatkan layanan haji dan umrah.

Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono mengatakan, sebanyak puluhan ton bumbu untuk jemaah haji didistribusikan ke seluruh katering di Madinah dan Makkah.

Menurut dia, sebenarnya kebutuhan untuk bumbu khas Indonesia tersebut mencapai 300 ton tapi baru tercapai 76 ton saat ini lantaran ada hal teknis administrasi yang harus dilengkapi.

Baca juga: Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Sidiq menambahkan, Proyek ini merupakan bagian dari program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

"Kurang lebih sebesar 25 persen TKDN bumbu itu sudah dikandung dari Indonesia," ujar Sidiq Haryono melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/6/2024).

Ia menambahkan, proyek ini menandai hadirnya BPKH Limited secara serius dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

"Kami juga sudah memiliki head office yang ada di Bus Mawasim berlokasi di daerah Mekah," tutupnya.

Baca juga: BPKH Catat Dana Kelolaan Haji Capai Rp 161,94 Triliun hingga Februari 2024

Dana Kelolaan Haji BPKH

Sebagai informasi, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana kelolaan haji hingga Februari 2024 telah mencapai Rp 161 triliun.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan, dana kelolaan haji BPKH per 2023 mencapai Rp 166,74 triliun atau 100,45 persen dari target.

Sementara nilai manfaat yang berhasil yang berhasil didapat per 2023 sebesar Rp 10,91 triliun atau 108,99 persen dari target).

BPKH menargetkan dana kelolaan haji di akhir 2024 dapat mencapai Rp 169,95 triliun dan nilai manfaat sebesar Rp 11,52 triliun.

"Realisasi (dana kelolaan haji) sampai Februari 2024 adalah Rp 161,94 triliun, ini masih dua bulan, masih on progress," ujar Amri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Senin (1/4/2024.