Sri Mulyani Minta Anggaran Kemenkeu Rp 53,19 Triliun pada 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran sebesar Rp 53,19 triliun untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2025. Angka ini meningkat dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 48,7 triliun.

Dalam gelaran Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyain menjelaskan, untuk Kemenkeu sendiri sebenarnya anggaran yang diajukan sebesar Rp 42,81 triliun. Sementara sisanya, atau Rp 10,37 triliun, digunakan untuk badan layanan umum (BLU) yang berada di bawah Kemenkeu.

"Rp 53,19 trilun anggaran Kementerian Keuangan 2025 pagu indikatif ini terdiri dari Rp 42,81 triliun tanpa BLU, dan dengan BLU Rp 10,37 triliun," kata dia, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Kemenhub Ajukan Anggaran Tambahan Sebesar Rp 15,75 Triliun untuk Kebutuhan Prioritas

Bendahara negara menjelaskan, anggaran itu akan dialokasikan ke dalam 5 program kerja utama Kemenkeu, yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan pebendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen.

"Kami tidak membagi berdasarkan eselon 1, tapi berdasarkan program atau scope tanggung jawab," ujarnya.

Secara lebih rinci, untuk program terkait kebijakan fiskal, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 27,64 miliar. Kemudian, untuk pengelolaan penerimaan negara anggarannya sebesar Rp 4,61 triliun.

Baca juga: BRIN Ajukan Anggaran Rp 699,4 Miliar untuk Pendanaan Riset 2024

Selanjutnya, untuk program belanja negara, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 26,21 miliar. Lalu, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko anggaraannya sebesar Rp 253,58 miliar.

Terakhir, anggaran yang disiapkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 48,28 triliun. Adapun anggaran dukungan manajemen ini utamanya dialokasikan untuk pengelolaan organisasi sumber daya manusia (SDM) di lingkup kementerian.

"Kita lihat di isni, masing-masing untuk fungsinya kelihatannya kecil, namun yang dukungan manajemen Rp 48,28 triliun mendukung keseluruhan dari 3 fungsi," ucap Sri Mulyani.

Adapun anggaran yang diajukan itu akan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 42,79 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 21,76 miliar, dan hibah sebesar Rp 7,24 miliar.

Baca juga: Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN