Pagu Indikatif Kemendag Turun 15,67 Persen, Zulhas Minta Tambah Anggaran Rp 2,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta penambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2025 sebesar Rp 2,4 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif Kemendag Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 1,6 triliun.

Zulhas mengatakan, anggaran Kemendag terus mengalami penurunan dari 2021 sampai 2024 sebesar 15,67 persen.

Baca juga: Mendag Akan Blacklist Importir Bawang Putih yang Tak Realisasikan Impor

"Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran, meski tidak mudah tambahan anggaran yang kami telah sampaikan kepada Presiden melalui surat per 30 April 2024 perihal permohonan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 2,4 triliun, sehingga lagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2025 (mestinya) Rp 4 triliun," kata Zulhas dalam raker tersebut .

Zulhas mengatakan, pagu indikatif tersebut digunakan untuk belanja operasional dan non operasional yang terbagi meliputi belanja operasional Rp 1,13 triliun, belanja pegawai Rp 675 miliar, belanja barang Rp 458 miliar, dan belanja non operasional Rp 525,5 miliar.

"Untuk program teknis dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP tahun 2025," ujarnya.

Zulhas mengatakan, meski pagu indikatif terus menurun, Kemendag memiliki 11 kegiatan prioritas di tahun 2025.

Di antaranya, pertama, pengembangan e-commerce dengan anggaran sebesar Rp 2,59 miliar.

"Pengembangan e-commerce kecil cuma Rp 2 miliar, kalah sama anggaran Bupati," tuturnya.

Kedua, fasilitasi pelaku usaha pusat ekspor sebesar Rp 58,49 miliar. Ketiga, fasilitasi pelaku usaha domestik Rp 23,11 miliar. Keempat, pengamanan perdagangan internasional Rp 15,34 miliar.

Kelima, pengawasan transaksi dan kepatuhan pelaku usaha, warehouse management system sebesar Rp 9,8 miliar. Keenam pengembangan pedagang antar wilayah di Indonesia Rp 37,06 miliar. Ketujuh, pengembangan SDM Rp 17,37 miliar.

Kedelapan, penyediaan data harga bahan pokok (hapokting) sebesar Rp 11,68 miliar. Kesembilan, Perlindungan konsumen Rp 42 miliar. Kesepuluh, perundingan perdagangan internasional Rp 22,84 miliar. Kesebelas, promosi ekspor Rp 60 miliar.

"Ini perlu kita lakukan karena kita mau effort bersaing dengan negara-negara lain meningkatkan ekspor," ucap dia.

Baca juga: Dana Stunting Dipakai untuk Perbaiki Pagar, Anggaran Revolusi Mental Dibelikan Motor Trail