Kekhawatiran Lembaga Keuangan Dunia akan APBN Indonesia Era Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan dari sejumlah lembaga keuangan internasional terhadap arah kebijakan fiskal pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Mereka menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda, yakni kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akibat program yang telah dijanjikan, khususnya makan siang dan susu gratis, atau kini disebut makan bergizi.

Teranyar, sorotan disampaikan oleh perusahaan keuangan terkemuka, Morgan Stanley. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mengaku khawatir terhadap arah kebijakan fiskal dalam waktu dekat era pemerintahan Prabowo - Gibran.

"Kami melihat ketidakpastian jangka pendek terkait arah kebijakan fiskal ke depan," tulis ahli strategi Morgan Stanley, dalam dokumen yang diberikan kepada investor.

Baca juga: Waswas Arah Kebijakan APBN Prabowo-Gibran, Morgan Stanley Turunkan Peringkat Saham Indonesia

Dalam catatan yang sama, Morgan Stanley menyoroti potensi beban APBN yang semakin besar, seiring dengan adanya program-program yang dijanjikan Prabowo-Gibran, seperti program makan siang dan susu gratis. Dengan anggaran belanja negara yang berpotensi membengkak, sementara di sisi lain pendapatan diyakini tidak tumbuh signifikan, defisit APBN pemerintahan mendatang dikhawatirkan semakin melebar.

Berlandaskan pandangan tersebut, Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi "underweight" untuk pasar Asia dan emerging markets. Sebagai informasi, peringkat underweight menunjukan, Morgan Stanley memproyeksi saham dengan peringkat itu akan berkinerja lebih buruk daripada rata-rata saham di sektor yang sama atau pasar secara keseluruhan.

Sebelum Morgan Stanley, sejumlah lembaga keuangan internasional lain telah menyampaikan perhatiannya terhadap kas negara era Prabowo - Gibran.

Bank Dunia

Pada pengujung Februari lalu, Bank Dunia juga mewanti-wanti potensi pelebaran defisit anggaran akibat belanja negara yang membengkak. Salah satu program yang juga jadi sorotan ialah program makan siang gratis.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste kala itu Satu Kahkonen mengatakan, berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintahan mendatang harus berlandaskan alokasi anggaran belanja yang tepat. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Jadi segala rencana program harus dipersiapkan dan juga secara anggaran siap," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Dengan pertimbangan tersebut, Bank Dunia berharap, pemerintah dapat mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, atau setinggi-tingginya sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Tentu saja kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditetapkan, yaitu 3 persen terhadap PDB," ujar Kahkonen.

Kahkonen menilai, keberlangsungan program makan siang gratis dan dampaknya terhadap kas negara akan sangat tergantung dari rencana penganggaran dan sumber pendanaannya.

Baca juga: Ini Ramalan Terbaru Bank Dunia terhadap Ekonomi Indonesia 2024-2025

ADB

Sementara itu, pada Mei lalu, Bank Pembanginan Asia (ADB) juga menilai, program makan siang gratis akan meningkatkan beban APBN. Pasalnya, program tersebut membutuhkan anggaran belanja hingga ratusan triliun rupiah.