Fraksi PDI-P Minta APBN Pertama Prabowo Tidak Defisit

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P menilai, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 seharusnya disiapkan dengan target surplus atau tidak mengalami defisit anggaran. Hal ini mengingat RAPBN 2025 disiapkan untuk pemerintahan baru.

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Edy Wuryanto mengatakan, tidak seharusnya pemerintah saat ini memberikan beban defisit kepada pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Oleh karenanya, RAPBN 2025 disebut perlu diarahkan mencatat surplus.

"Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen," kata dia, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Baca juga: Target Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menurutnya, pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, pemerintah seharusnya hanya mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat belanja rutin. Pemerintah mendatang diminta untuk tidak melakukan belanja modal yang belum disiapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Belanja negara harus dioptimalkan untuk belanja rutin, dan belum dialokasikan untuk belanja modal yang berisikan proyek-proyek tanpa RKP dan RPJMN baru," tuturnya.

Dengan alokasi belanja yang lebih efisien, anggaran negara dinilai dapat dipersiapkan dengan target mencatat surplus atau tidak mengalami defisit.

Sebagai informasi, RAPBN 2025 ditargetkan mencatat defisit pada kisaran 2,45 persen-2,2,82persen. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika menyampaikan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Baca juga: Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Angka defisit itu ditetapkan dengan memperhitungkan proyeksi alokasi belanja yang lebih besar dari pendapatan negara. Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pemerintah berencana mendorong belanja negara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan.

"Dengan demikian defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 - 2,82 persen produk domestik bruto (PDB)," kata Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Bendahara negara menjelaskan, angka defisit tersebut didapat dengan mempertimbangkan belanja negara yang diperkirakan di kisaran 12,14-12,36 persen dari PDB. Di sisi lain, belanja negara negara dipatok 14,59-15,18 persen.

Baca juga: Siapkan RAPBN 2025, Sri Mulyani: Kita Terus Berkomunikasi dengan Orang Prabowo