Kemenhub Dukung Implementasi Traffic Separation Scheme di Selat Sunda dan Lombok

Pengawalan ini dilakukan dengan berbagai macam upaya seperti patroli dan menyiapkan quick response team termasuk di area yang dekat dengan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

“Sejak awal kami telah mempersiapkan jajarannya untuk mengawal implementasi TSS dengan melaksanakan patroli serta menyiapkan quick response team terkait dengan kecelakaan/musibah pelayaran termasuk di area yang dekat dengan PSSA di area Gili Trawangan Lombok dan sekitarnya,” ujar Direktur KPLP Ahmad dalam siaran pers, Jumat (22/3/2019).

Menurut Ahmad, patroli di perairan Selat Sunda dan Selat Lombok akan terus dilaksanakan karena KPLP memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan. Apalagi, IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasinya.

“Selain itu, KPLP juga memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Karenanya, pelaksanaan patroli di perairan Selat Sunda dan Lombok akan terus kami laksanakan mengingat IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasinya,” kata Ahmad.

Mengenai pembentukan quick response team, nantinya akan dilaksanakan secara terpadu dan didukung oleh Pangkalan PLP, Distrik Navigasi, Stasiun Radio Pantai (SROP) dan pihak terkait lainnya.

Selain mempersiapkan patroli dan quick response team, KPLP juga melakukan persiapan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS.

Pengawalan ini sudah menjadi tugas bersama bagi Indonesia sampai diadopsi pada Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 Juni 2019 mendatang, dan mulai diberlakukan pada Juni 2020.

Untuk itu diperlukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan para instansi terkait.

“Untuk itu, diperlukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan para instansi dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mempersiapkan dengan baik, agar TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini dapat secara resmi diimplementasikan dengan baik dan lancar pada tahun 2020 mendatang,” imbuh Ahmad.