Menkeu Batalkan Peraturan Pajak E-commerce agar Masyarakat Tenang

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Mantan Direktur Palaksana Bank Dunia itu pun berharap keputuan itu menyudahi polemik yang terjadi akibat penerbitan aturan tersebut beberapa bulan lalu.

"Kami putuskan tarik PMK-nya. Jadi wajib pajak sesuai ketentuan yang lain, biasa saja. (Semoga) Masyarakat jadi tenang, tidak ada spekulasi," ujarnya di KPP Setiabudi 4, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Selama, ini kata Sri Mulyani, PMK tersebut justru menimbulkan simpang siur kabar adanya ketentuan baru penarikan pajak kepada para pelaku e-commerce.

Padahal sebut dia, aturan tersebut hanya sebatas mengatur tata cara penarikan pajak yang selama ini berlaku.

"Kami akan terus dengar suara masyarakat, dunia usaha, sehingga bisa rumuskan kebijakan pajak baik, supaya kita merasa memiliki negara ini," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.