BKPM: Ibu Kota Baru Harus Mengadopsi Teknologi Canggih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyambut baik rencana pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi stimulus investasi dengan skala yang besar.

“Kalau wacananya adalah proyek 33 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 400 triliun, itu jumlah investasi yang besar. Jadi, dari sisi upaya-upaya untuk investasi, kita sambut sangat baik dan positif. Andai kata pemindahan ibu kota ini dijadikan,” ujar Thomas di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Thomas berharap nantinya pemerintah membangun infrastruktur Ibu Kota RI yang baru itu dengan mengedepankan teknologi canggih. Dia mencontohkan, nantinya pemerintah harus membangun angkutan kargo dengan menggunakan teknologi drone.

Selain itu, alat transportasi yang dibangun juga harus sudah menggunakan listrik. Sehingga kendaraan berbahan bakar BBM bisa dikurangi.

“Hal-hal seperti itu akan lebih baik untuk investasi dengan produktivitas yang tinggi. Harapan saya langsung membangun infrastruktur berbasis abad ke-21,” kata Thomas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang.