Regulator Penerbangan Dunia Bakal Bertemu Bahas Kemungkinan Boeing 737 Max Kembali Terbang

Seperti dikutip dari BBC, Kamis (23/5/2019) pertemuan antar regulator pemerbangan duni tersebut bakal dipimpin oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA) Amerika Serikat.

Pesawat pabrikan Boeing jenis 737 Max telah dikandangkan sejak Maret 2019 menyusul kecelakaan dua pesawat jenis tersebut dalam selang waktu lima bulan. Kedua kecelakaan yang melibatkan armada milik Ethiopian Airlines dan Lion Air secar keseluruhan menewaskan 346 orang.

Boeing pun mengklaim telah rampung memperbarui perangkat lunak pesawat yang harus di setujui oleh FAA.

Pihak regulator menyatakan bakal memberikan analisis keamanannya kepada delegasi dari 33 negara, termasuk Inggris, Eropa dan Cina, pada pertemuan di Texas.

Boeing telah mengembangkan perangkat lunak versi terbaru dari Manoeuvring Characteristics Augmentation System (Mcas) untuk pesawat jenis 737 Max, sebuah fitur baru yang didesain untum meningkatkan kendali pesawat sekaligus untuk menghentikan pesawat dalam keadaan sudut yang terlalu tinggi.

Mcas dikabarkan menjadi penyebab dari kecelakaan Ethiopian Airlines san Lion air yang terjadi masing-masing pada Maret 2019 dan Oktober 2018.

FAA diharapkan mampu mempuat aturan terkait sertifimasi penerbangan dalam beberapa pekan ke depan, dan jika berhasil, artinya pesawat jenis 737 Max bisa kembali mengudara pada musim panas ini (di Amerika Serikat).

Walaupun demikian, masih belum jelas apakah regulator selain pemerintah AS bakal mengizinkan Boeing 737 Max untuk kembali terbang.

Sebagai informasi, China merupakan negara pertama di dunia yang melarang penerbangan 737 Mas seiring dengan kecelakaan Ethiopian Airlines. Negara lain yang mengikuti termasuk Inggris, Australia, Selandia Baru dan Uni Eropa.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara terakhir yang melarang penerbangan Boeing 737 Max.

Secara keseluruhan, Southwest Airlines dan American Airlines merupakan dua penerbangan dengan pengoperasian Boeing 737 Max terbanyak di dunia.

https://www.bbc.com/news/business-48371100