Sambut Bonus Demografi, Indonesia Dorong Negara G-20 Kerja Sama

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia M. Hanif Dhakiri mendorong kerja sama negara-negara anggota G-20 untuk menyukseskan bonus demografi.

Dorongan kerja sama tersebut disampaikan Hanif saat dinner meeting Menteri Ketenagakerjaan anggota G-20 di sela-sela sidang ILO di Jenewa, Swiss.

Isu demografi tak hanya terkait penuaan demografi yang dialami sejumlah negara. Isu yang tak kalah pentingnya adalah isu bonus demografi.

“Keduanya adalah siklus demografi yang harus mendapatkan perhatian serius, karena sama-sama berdampak pada masalah ketenagakerjaan, ekonomi, sosial dan lainnya,” kata Hanif Dhakiri dalam pernyataan tertulis, Senin (24/6/2019).

Indonesia sangat berkepentingan menyukseskan bonus demografi yang akan dialami pada tahun 2030 hingga 2045.

Pada periode itu, 70 persen populasi Indonesia merupakan penduduk usia produktif. Bahkan, pada 2045 penduduk Indonesia diprediksi mencapai 321 juta jiwa.

Pada saat yang sama, sebagian anggota G-20 seperti Jepang dan beberapa negara Eropa mengalami penuaan generasi (aging population). Kondisi itu merupakan kebalikan bonus demografi.

Menurut Hanif, bonus demografi yang akan dialami Indonesia menjadi modal pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Syaratnya, imbuh dia, penduduk usia produktif memiliki kompetensi menjadi tenaga kerja produktif dan kompetitif.

Ekonomi Indonesia nomor empat di dunia

Beberapa lembaga dunia yang kredibel seperti Mckinsey Global Institut memprediksi, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia, bila bonus demografi sukses.

Menteri Hanif juga mendorong negara-negara anggota G-20 yang telah sukses melewati bonus demografi seperti China, Korea, dan India untuk berbagi pengalaman dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

Sebaliknya, Indonesia siap bekerja sama dengan negara yang mengalami penuaan populasi.

Salah satu bentuk kerja sama itu adalah dengan menempatkan tenaga kerja Indonesia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja produktif setempat.

Tenaga kerja yang akan ditempatkan di antaranya perawat dan caregiver ,untuk menangani manusia usia lanjut di negara-negara yang mengalami penuaan populasi.

“Penanganan bonus demografi harus menjadi bagian penting dari pencarian solusi di antara negara-negara anggota G-20. Tidak ada satu resep untuk selesaikan semua masalah. Di sinilah pentingnya kerja sama,” kata dia dalam pertemuan yang dimoderatori Dirjen ILO Guy Ryder tersebut.

Adapun pola kerja sama yang dimaksud di antaranya pengembangan keterampilan pekerja (skill development) dan pengakuan keterampilan (skill recognition).

Selain itu, kerja sama dapat berupa program pemagangan dan youth network, keterbukaan pasar kerja, pemetaan bentuk pekerjaan di masa mendatang (future of work), dan perlindungan jaminan sosial pekerja.

“Seluruh anggota G-20 harus saling support serta memiliki komitmen yang sama terkait masalah tersebut,” ujar dia.

Jokowi dan tenaga kerja Indonesia

Menaker juga menegaskan, Presiden Jokowi serius dalam meningkatkan kompetensi pekerja dengan berbagai skema pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemerintah juga memberi kesempatan luas bagi kaum muda untuk bekerja dengan menyediakan berbagai fasilitas, menciptakan ekosistem usaha yang nyaman bagi pelaku ekonomi digital, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia digital.

Bahkan, Presiden Jokowi memastikan seluruh pekerja dan pekerja migran terlindungi jaminan sosial.

Hari ini, Menteri Hanif mengikuti working group meeting G-20 di Jenewa yang membahas isu ketenagakerjaan.

Sementara itu, pertemuan tingkat Menteri Ketenagakerjaan G-20 akan dihelat di Jepang pada September 2019.