9 Fraksi DPR Sorot Lonjakan Utang Pemerintah, Ini Jawaban Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 9 fraksi di DPR menyoroti pengelolaan defisit APBN dan lonjakan utang pemerintah. Hal itu disampaikan dalam pandangan atas RUU tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019.

Kesembilan fraksi DPR yang menyoroti utang pemerintah yakni Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Nasdem.

Saat memberikan tanggapan atas penerangan 9 fraksi partai politik di DPR itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui utang pemerintah memang meningkat, namun ia mengatakan hal itu masih aman.

"Secara umum, posisi utang pemerintah memang meningkat, namun rasio utang terhadap PDB tetap dapat dikendalikan dalam batas aman," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Saat ini, kata dia, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 29,81 persen. Rasio ini ucapnya masih jauh di bawah batas maksimal yang ada di undang-undang yakni 60 persen dari PDB.

Selain itu Sri Mulyani mengklaim pertumbuhan utang menunjukan tren yang menurun sejak 2015. Bahkan kata dia, utang tumbuh negatif pada 2018.

Di sisi lain, perempuan yang kerap disapa Ani itu menyadari pentingnya sumber pembiayaan yang berasal dari pasar keuangan domestik untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan.

Oleh karena itu sumber pembiayaan domestik diprioritaskan yang berdenominasi rupiah dan bersumber dari pasar domestik.

"Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan portofolio utang agar risiko volatilitas nilai tiket terkendali dan tidak menjadi beban bagi keberlangsungan fiskal," kata dia.

Penambahan utang selama periode 2014-2018 mencapai Rp 1.809 triliun. Di sisi lain pada periode yang sama, aset pemerintah juga meningkat Rp 2.414 triliun.

Dengan tambahan itu, aset pemerintah meningkat dari Rp 3.911 triliun pada 2014 menjadi Rp 6.325 triliun pada 2018.