Menteri Jonan: Bisnis Migas Harus Mengutamakan Keselamatan

Jonan mengatakan, kasus tersebut merupakan contoh kurangnya perhatian pentingnya teknologi yang mengutamakan keselamatan di sektor minyak dan gas. Pasalnya, salah satu titik kritis yang kerap digaungkan para pakar hukum dan auditor terkait industri migas adalah mahalnya biaya eksplorasi dan ongkos produksi di sektor tersebut.

"Anjungan ini adalah salah satu anjungan yang dibangun putra-putri Indonesia. Cost saving-nya besar sekali," ujar dia di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Dia mengatakan, kejadian yang terjadi di anjungan lepas pantai ini adalah untuk yang ketiga kalinya.

Baca: Pertamina Gandeng Perusahaan AS untuk Tangani Dampak Gelembung Gas

Adapun saat ini, otoritas terkait telah menangani jalannya proses penanganan dari peristiwa gelembung gas tersebut.

"Nah ini sekarang oil spill sudah ada, gas leaknya juga ada sedang ditangani tadi saya monitor aja sampai mana ini adalah kejadian ketiga," ujar dia.

Seharusnya penggunaan teknologi di sektor pertambangan, hulu migas, dan industri ekstraktif lainnya bisa 100 persen menjamin keselamatan, dan bukan hanya sebatas mengutamakan penghematan.

Pasalnya, seiring dengan besarnya penghematan, risiko yang dihadapi juga bakal besar.

"Kalau ada kecelakaan, you'll spend alot more," ujar dia.

Untuk itulah, dia pun meminta agar otoritas hukum dan keuangan memahami kerumitan yang menyebabkan besarnya ongkos yang harus digelontorkan untuk industri migas ini.

Oleh karena itu, Jonan menyarankan agar BPK merekrut tenaga ahli dari pegawai Kementerian ESDM.

"Saya sangat menganjurkan, kalau di tempat Prof Rizal (Anggota BPK) inspektur migas ditugaskan di sini, atau pertambangan, atau potreleum engineer. Tenaga ahli dididik jadi auditor juga boleh," ujar dia.