Sah, Destry Damayanti Jadi Deputi Gubernur Senior BI

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna DPR ke-23 Masa Persidangan V Tahun 2018-2019 menyetujui Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).

Sebelumnya, Destry telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada awal Juli lalu dan disetujui Komisi XI DPR untuk diajukan ke Rapat Paripurna.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI tentang putusan terhadap calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakara, Kamis (25/7/2019).

Seluruh anggota DPR sepakat dengan keputusan Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior BI.

Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir dalam laporannya pada Rapat Paripurna mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan telah dilakukan pada 1 Juli 2019.

Setelah itu, pada 8 hingga 10 Juli 2019, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BIN, Perbanas, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta Kepala PPATK untuk meminta masukan terhadap Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Selanjutnya, Komisi XI melakukan rapat internal secara tertutup dalam rangka pengambilan keputusan dan penetapan Destry Damayanti sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI.

"Setelah mendengarkan masukan, saran dan pendapat dari seluruh fraksi, Rapat Internal Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menetapkan Saudara Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2019 - 2024," ujar Hafisz.

Sebagai informasi, Destry diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal untuk menempati posisi Deputi Gubernur Senior (DGS) BI periode 2019-2024. Destry akan menggantikan Mirza Adityaswara, yang masa jabatannya selesai pada 24 Juli 2019.

Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry pernah mendudukI jabatan penting seperti Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, hingga Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun dalam paparannya di uji kelayakan, Destry memaparkan berbagai tantangan yang harus dihadapi BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Untuk bisa mengatasi hak tersebut, BI sebagai bank sentral harus bisa bersikap adaptif dan inovatif.

"Dengan landscape perekonomian yang berubah dengan digitalisasi BI barus proaktif, adaptif, dan inovatid dalam bentuk respon kebijakan. Sistem pembayaran, digitalisasi harus bisa dimanfaatkan seluruh lapisa masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Destry di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Destry menilai, dengan bersikap adaptif dan inovatif bank sentral mampu meminimalisir ketidakstabilan ekonomi nasional akibat dampak dari volatilitas ekonomi global.

Tak hanya itu, dirinya juga mengaku akan terus mengoptimalisasi 5 bauran kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan, yaitu Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, Kebijakan Sistem Pembayaran, Kebijakan Kordinasi antar lembaga, serta Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan.