5 Tahun Memimpin, Jokowi Minta Penyaluran Subsidi Diperbaiki

Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kg, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran," ujarnya.

Penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran merupakan masalah lama di Indonesia. Salah satu faktor yang membuat persoalan ini ada yakni karena kelemahan data di Indonesia.

Bahkan sejak tahun pertama memerintah, Jokowi selalu meminta jajaran menterinya untuk membenahi penyaluran subsidi.

Kini setelah 5 tahun menjadi Presiden, Jokowi masih bicara perlunya perbaikan tata kelola penyaluran subsidi.

"Agar efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani," kata dia.

Realisasi 2019

Tahun 2018, realisasi subdisi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat sebesar Rp 153,5 triliun. Angka tersebut melonjak 36,4 persen atau Rp 55,9 triliun dari realisasi subsidi energi 2017 yang sebesar Rp 97,6 trilun.

Jika diakumulasikan, sepanjang 2015 hungga 2018 subsidi energi tercatat sebesar Rp 477 triliun.

Lonjakan subsidi energi 2018 yang terbesar adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG yang sebesar Rp 97 triliun. Angka tersebut melonjak 51,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM dan LPG tahun lalu yang hanya sebesar Rp 47 triliun.

Adapun subsidi listrik meningkat 11,6 persen. Di tahun 2018, realisasi subsisidi listrik sebesar Rp 56,5 triliun, sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp 50,6 triliun.

Lonjakan subsidi didorong faktor konsumsi elpiji 3 kg yang meningkat. Selain itu, juga karena meningkatnya subsidi BBM jenis solar yang naik dua kali lipat, daru Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.