Jelang RDG, BI Bakal Kembali Turunkan Suku Bunga?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) pada Kamis (20/8/2019) mendatang bakal mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

Salah satu yang dibahas adalah mengenai kebijakan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR).

Pengumuman tersebut menjadi penting lantaran bakal memengaruhi kondisi pasar keuangan di Indonesia.

Director and Chief Investment Officer, Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula mengatakan, keputusan BI pada RDG mendatang bakal menyesuaikan dengan kecenderungan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed).

Adapun The Fed diprediksi bakal menurunkan kembali suku bunga mereka pada September mendatang setelah akhir Juli lalu, mereka menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya setelah satu dekade sebesar 25 basis poin (bps) menjadi di kisaran 2 persen hingga 2,5 persen.

"Jika BI akhirnya menurunkan kembali suku bunga bulan ini, kami enggak terkejut. Karena negara lain juga sudah menurunkan suku bunga juga," ujar Ezra di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ezra menjelaskan, BI masih memiliki ruang yang cukup lebar untuk menurunkan suku bunga lantaran selisih antara suku bunga dengan inflasi (real interest rate) yang masih cukup tinggi.

Selain itu, selisih antara imbal hasil obligasi pemerintah dengan imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga masih cukup lebar.

"Untuk real interest rate, kita masih ada ruang 250 bps," ujar Ezra.

Ezra menjelaskan, kebijakan BI berjalan beriringan dengan kebijakan bank sentral di dunia yang saat ini juga cenderung kian menurunkan suku bunganya.

Pemangkasan suku bunga dibutuhkan, selain karena tingkat inflasi yang cenderung masih rendah, pemerintah juga tengah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data terakhir BPS, inflasi bulan Juli 2019 mencapai 3,32 persen, dibandingkan target pemerintah hingga akhir tahun 3,1 persen.

Upaya pemangkasan suku bunga bakal berjalan efektif jika dibarengi dengan dukungan stabilitas neraca pembayaran.

Sementara itu, Chief Economist dan Investment Stragtegist Manulife Aset Manajemen Indonesia Katarina Setiawan mengatakan, untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran pemerintah harus menyelesaikan persoalan defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) yang pada kuartal II-2019 tercatat mencapai 8,4 miliar dollar AS atau 3,0 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah juga perlu memerbaiki kinerja penanaman modal asing (PMA) yang hingga saat ini penetrasinya masih yang paling rendah jika dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara lainnya.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, penetrasi PMA terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah, yaitu sekitar 1,9 persen," jelas Katarina.

Katarina mencontohkan, penetrasi PMA terhadap PDB di Vietnam, hingga saat ini telah mencapai 6 persen terhadap PDB.

Menurut dia, pemerintah harus bisa melakukan reformasi perpajakan hingga melakukan pemangkasan peraturan yang tidak ramah investor asing untuk menarik PMA ke dalam negeri.

Meski di sisi lain, stabilitas politik dan reformasi kebijakan yang terjadi paska keputusan MK mengenai hasil pilpres bisa mendorong masuknya PMA ke dalam negeri.

"Indonesia masih punya ruang untuk menumbuhkan PMA. Masih banyak hal yang harus dilakukan," ujar dia.