BTN Kucurkan KPR untuk ASN dan Anggota TNI-Polri di Palembang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) di Palembang, Sumatera Selatan.

Salah satu caranya adalah dengan menyalurkan KPR kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri. Tak hanya itu, perseroan juga meresmikan Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya Land (BPS Land) di Palembang.

"Mempermudah akses KPR bagi ASN, Polri dan TNI dapat mempercepat pencapaian target program sejuta rumah yang dirancang pemerintah dan mendukung amanat presiden untuk mempercepat penyediaan rumah bagi mereka,” kata Direktur BTN R Mahelan Prabantarikso dalam pernyataannya, Senin (26/8/2019).

Mahelan menjelaskan, perseroan memberikan sejumlah penawaran khusus bagi calon nasabah yang berminat memiliki hunian di BPS Land yang berlokasi di Kelurahan Bukit baru Kecamatan Ilir Barat I, Palembang tersebut.

BPS Land adalah proyek perumahan yang dibangun oleh PT Cipta Arsigriya di atas lahan seluas 50 hektare dengan target pembangunan rumah sebanyak 3.000 unit.

Penawaran untuk proyek tersebut antara lain Uang Muka atau Down Payment (DP) yang terjangkau atau mulai dari 1 persen.

Selain itu, KPR juga bisa diberikan kepada ASN, TNI atau Polri yang usianya masih di bawah 21 tahun atau minimal 18 tahun pada saat perjanjian akad kredit.

“Pada tahap awal, kami berharap dengan penawaran menarik ini sekitar 500 orang dari ASN, TNI maupun Polri berminat mengajukan KPR di BTN,” kata Mahelan.

Jumlah kebutuhan rumah untuk ASN dan anggota TNI-Polri diperkirakan mencapai 1.580.000. Jumlah itu terdiri dari 945.000 ASN, 275.000 anggota TNI, dan 360.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah yang layak.

“Dengan melihat kebutuhan perumahan bagi ASN, TNI dan Polri yang cukup besar tersebut, BTN akan mengupayakan program pembiayaan rumah yang terjangkau dan akses KPR yang mudah agar seluruh masyarakat dapat mewujudkan rumah impiannya,” kata Mahelan.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, BTN tidak hanya mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, tapi juga program lain, seperti BP2B atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Program tersebut merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui kredit/pembiayaan Bank Pelaksana.

Program lainnya adalah mengoptimalkan KPR BTN Mikro dengan Skema Akademisi-Bisnis-Community dan Government atau Pemerintah (ABCG) maupun skema yang tidak melibatkan akademisi.

Skema ABCG memfokuskan pada pembiayaan KPR dengan debitur berbasis komunitas yang didukung oleh pemerintah daerah setempat dan instansi pendidikan serta dibantu proses pembiayaan oleh bank, dalam hal ini BTN.

“Kami melibatkan banyak pihak untuk dapat memberikan pelayanan KPR terbaik bagi masyarakat dan mendukung pemerintah dalam program sejuta rumah,” tambah Mahelan.