Bappenas: UU Belum Terbit, Pembangunan Ibu Kota Seperti Bangun Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) merencanakan pembangunan tahap awal ibu kota baru sama seperti pembangunan kota baru.

Langkah ini diambil karena undang-undang yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota belum sah dan masih direvisi parlemen.

"Ya kita sekarang proyeknya adalah membangun kota baru di wilayah tersebut. Jadi membangun kota baru dulu, nanti ketika Undang-Undang keluar, berarti kita membangun calon daerah khusus ibu kota. Karena itu kan untuk penetapan status dan pengelolanya," kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Bambang mengatakan, pemerintah sudah biasa membangun kota baru terbukti dengan dibangunnya Sovivi dan Tanjung Selor. Sehingga pembangunan ibu kota baru dianggap bisa berjalan lancar.

"Kota baru kan sudah biasa. Kita sudah bangun Sovivi, kita sudah bangun Tanjung Selor. Nah, ini (Kalimantan Timur) kota baru," ujar Bambang.

Selain itu, pembentukan badan otoriter untuk mengawal dan mengkaji pembangunan ibu kota baru juga akan menunggu Undang-Undang yang sah.

"Ya nanti nunggu Undang-Undang dulu. Komposisi badan otoriter darimana saja juga menunggu komposisi UU. Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah diajukan," papar Bambang.

Adapun tahap pemindahan dan pembangunan ibu kota akan dimulai tahun 2020. Rencananya, pemerintahan dan Aparatur sipil Negara (ASN) sudah berfungsi paling lambat tahun 2024.

Terkait gedung pemerintahan di Jakarta, Bambang menyebut pihaknya bakal melibatkan pihak swasta melalui kerjasama pengelolaan aset. Sayangnya, Bambang enggan menjelaskan lebih lanjut berapa banyak pihak swasta yang tertarik dengan kerja sama ini.

"Ya nanti kita lihat proses bidding atau lelang yang terbuka. Nanti aset (gedung pemerintahan) yang di Jakarta kan akan menghasilkan PNBP, PNBP ini dibangun lagi untuk gedung pemerintahan," jelasnya.