Ancaman ke Industri Keuangan di Indonesia Makin Besar

Direktur Regional Asia Tenggara di Check Point Software Technologies, Evan Dumas menuturkan malware diciptakan dengan berbagai intensi. Namun kebanyakan malware dibuat untuk tujuan kriminal, seperti menyerang institusi pemerintahan, perusahaan, dan bahkan individu.

Ekonomi malware berkembang begitu pesat seiring dengan bisnis malware yang semakin menguntungkan.

“Apapun yang Anda gunakan dapat menjadi sasaran mereka, baik saat melakukan perdagangan saham atau ketika memegang peranan penting dalam lembaga pemerintahan. Pengembang malware menjadi ancaman yang siap mencuri data Anda dan semua orang bisa menjadi targetnya,” ujar Dumas dalam keterangan resminya, Kamis (12/9/2019).

Laporan teranyar dari Check Point berjudul “Cyber Attack Trends: 2019 Mid-Year Report” mengungkapkan bahwa, terdapat lima jenis malware yang berpotensi untuk berkembang di Indonesia: ransomware (11 persen), perbankan (30 persen), seluler (34 persen), cryptominers (48 persen) dan botnet (42 persen).

Artikel tersebut juga mengungkapkan bahwa baik itu ponsel, media penyimpanan data atau on-premise. Intinya, tidak ada yang kebal terhadap serangan malware.

“Di manapun ada penyebaran uang, pasti terdapat ancaman malware, termasuk platform e-commerce. Para sindikat penjahat siber malware akan berusaha mengakses data Anda,” lanjutnya.

Tumbuh 50 Persen

Pertumbuhan serangan malware yang meningkat harus diperhatikan, dan strategi keamanan siber dituntut untuk melawan ancaman tersebut.

“Laporan kami menunjukkan bahwa terdapat 50 persen peningkatan serangan malware sejak 2018,” ucapnya.

Institusi keuangan, seperti bank, menjadi sasaran terbesar serangan malware, imbuhnya.

“Contohnya JP Morgan. JP Morgan dibobol beberapa tahun yang lalu oleh penjahat siber menggunakan malware sebagai “senjata”. Kasus tersebut menjadikan bank sebagai salah satu pengguna produk keamanan terbesar.”

“Orang-orang yang mendapatkan penghasilan bersih menjadi sasaran serangan ransomware. Sekali Anda menjadi korban, mereka akan meminta Anda untuk membayar tebusan atas data yang mereka tahan. Semakin tinggi pendapatan Anda, semakin banyak pula uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kembali data Anda,” kata Dumas.