Marak Penipuan Jelang Seleksi CPNS, Masyarakat Harus Waspada

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, tingginya animo masyarakat menyambut dibukanya pendaftaran seleksi CPNS kerap dimanfaatkan oknum untuk mengeruk keuntungan.

"Jenis penipuan yang kerap ada selama ini beragam, mulai dari Surat Keputusan (SK) palsu hingga simulasi soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mengatasnamakan BKN," kata Ridwan dalam keterangannya dikutip Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Ridwan berharap masyarakat semakin pintar dalam menyaring informasi resmi mengenai pendaftaran CPNS, termasuk pada proses pendaftaran.

"Informasi resmi seputar penerimaan seleksi CPNS pastinya hanya dari kanal resmi milik pemerintah, yakni website berdomain go.id dan media sosial yang sudah terverifikasi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aplikasi Sistem Seleksi BKN, Efni Surayadi mengajak masyarakat kembali memanfaatkan aplikasi resmi milik pemerintah untuk berlatih soal SKD. Lawat layana ini, selain gratis dan mudah diakses, soal-soal yang ada resmi dari bank soal BKN.

"Tentu sah-sah saja apabila masyarakat ingin melakukan simulasi soal SKD di banyak tempat. Namun, BKN tidak menjamin kualitasnya. Saat ini BKN hanya memfasilitasi simulasi soal SKD melalui website yang dapat diakses di alamat cat.bkn.go.id," kata Efni.

Efni menambahkan, jumlah kuota maksimal yang dapat mendaftar simulasi soal SKD di website cat.bkn.go.id sebanyak 1.500 orang per hari.

"Memang dibatasi pendaftarnya per hari. Hal itu untuk memastikan pengalaman akses yang baik. Namun, jumlah akses untuk mengikuti simulasi soal SKD tidak dibatasi. Masyarakat bisa mencobanya kapan pun dan di mana pun," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah segera membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Seleksi akan diumumkan di minggu keempat Oktober ini atau tepatnya setelah pengumuman pemerintahan baru.

Berdasarkan catatan BKN, lowongan CPNS kali ini pemerintah membutuhkan 197.111 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari 37.854 orang untuk pemerintah pusat dan 159.257 orang untuk pemerintah daerah.