Diberi Keistimewaan, Luhut Akan Segera Revisi Anggaran Kementerian

Hal ini disampaikan Luhut setelah kementerian yang ia pimpin diberikan "keistimewaan" sehingga leluasa merevisi anggaran meski DIPA APBN 2020 sudah diketok. Hal ini lantaran terjadinya perubahan nomenklatur.

"Ya itu yang lagi kami omongin. Jadi nanti kalau besok Senin sudah kami putusin berarti kami langsung revisi anggaran," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Sebagai hasil rapat hari ini, Luhut menerangkan dirinya telah memberi usulan posisi inspektorat akan diubah menjadi eselon I. Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) pun akan langsung berada di bawah Kemenko Perekonomian.

"Tadi baru kita rapatkan dengan para deputi. Kita nanti berubah menjadi 6 deputi. Kemudian ada yang kita usulin supaya inspektorat itu jadi eselon 1, kemudian Bakamla di bawah kami, karena merupakan pusat keamanan laut," tutupnya.

Namun saat ditanya anggaran mana yang akan diubah, Luhut mengaku belum tahu anggaran apa dalam kementeriannya yang harus diubah.

Seperti diketahui, Kementerian yang dipimpin Luhut adalah salah satu kementerian yang menerima perubahan nomenklatur di periode kedua Presiden Joko Widodo.

Kementerian yang semula bernama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut  ditambah kewenanganya dengan mengkoordinasikan bidang investasi. Hal ini membuat namanya berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pemerintah pun memberikan keleluasaan kepada kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur untuk merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020.

Keleluasan merevisi anggaran itu diberikan karena pemerintah sedang menggodok program-program prioritas lima tahun ke depan.

Alhasil, Kemenko kemaritiman dan investasi yang dipimpin Luhut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat merevisi DIPA 2020.