Syarat Edhy Prabowo soal Wacana Ekspor Benih Lobster....

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomentar terkit wacana membebaskan ekspor benih lobster dengan aturan yang kini masih dikaji.

Menurutnya, dengan membebaskan ekspor benih lobster dengan ketetapan aturan, maka akan menurunkan nilai jual dari ekspor ilegal.

"Kalau dibiarkan nyatanya penyeludupan tetap berjalan. Makanya kita buka saja (ekspor), sehingga penyeludupan di Indonesia tidak punya nilai lagi," ungkap Edhy di JCC Jakarta Sabtu (14/12/2019).

Edhy menyatakan, dengan membuka keran ekspor benih lobster dengan terstruktur akan meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster.

"Daripada di jual melalui perantara, kenapa enggak langsung. Dengan siapa nanti dijual apakah dengan koperasi atau ke siapa yang tau. Kemudian langsung ke negara penerima benih daripada lewat perantara lagi, penyeludupan lagi. Kenapa kita enggak fokus pada si pemilik benih ini agar punya harga yang leboh besar?" tambahnya.

Di sisi lain, penerapan ekspor benih lobster pada masa Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti dilarang keras. Hal ini lantaran dinilai akan menghancurkan ekosistem perkembangbiakan lobster di tanah air.

Namun demikian, Edhy memiliki caranya sendiri, agar ekspor benih lobster tetap menguntungkan.

"Sebagai misal kalau kita mau budidaya dalam negeri, kan ini untuk membangun wilayah budidaya harus memasang keramba dan menyiapkan tempatnya. Kan butuh waktu. Apa kita harus nunggu? Sementara mereka yang tadinya tergantung juga harus makan," ungkap Edhy.

Lebih lanjut, Edhy mengatakan, wacana ekspor benih lobster harus dikaji mendalam terkait dengan aturan yangbakan diberlakukan.

Hal ini menurut Edhy harus mempertimbangkan aspek keberpihakan kepada masyarakat yang mata pencariannya dari berjualan bibit lobster.

"Ada muncul wacana ekspor, tentu ini harus dikaji lagi apakah bertahap atau dengan kuota. Seandainya kita ekspor sejuta benih lobster misalnya. Berapa nilai yang benar-benar masuk ke nelayan dan berapa nilai yang masuk ke pajak negara," jelasnya.

Menurut Edhy, caranya ini bisa membuat orang-orang yang selama ini bermata pencarian mengembangkan benih lobster lebih mendapat nilai tambah.

Maka dari itu, Edhy terus melakukan kajian-kajian terkait maslalah perdebatan ekspor benih lobster.

Melalui kajiannya bersama para pakar perikanan, ia memperoleh jawaban dimana benih lobster pada dasarnya tidak dapat bertahan hidup tidak lebih dari 1 persen.

Maka dari itu, Edhy berencana bekerja sama dengan negara yang berhasil membudidayakan lobster seperti Vietnam.

"Jalan keluarnya apa? Kalau dilarang (ekspor), pusat pembesaran lobster belum ada di Indonesia. Ini yang akan kita hidupkan. Negara yang sebagai pembesar lobster seperti Vietnam kita ajak kesini," jelasnya.

Sementara itu, Edhy menyebut jika ekspor dilakukan maka harus ada nilai baliknya agar lingkungan atau ekosistem tidak rusak.

Hal ini dengan mengembalikan beberapa persen lobster ke perairan Indonesia misalnya 2,5 persen sampai 5 persen dari jumlah ekspor benih.

"Agar jangan sampai lingkungan rusak dan lobsternya habis, misal 5 persen atau 2,5 persen benih lobster dikembalikan ke laut, tinggal dihitung. Kalau menurut kajian kan yang hidup dari semua lobter itu hanya 1 persen saja enggak sampai, kalau masuk 2,5 atau 5 persen kan saya pikir bagus," ujar Edhy.