Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Hingga Akhir 2019, Defisit APBN Capai Rp 353 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 Desember 2019, Selasa (7/1/2020).

Dalam paparannya Sri Mulyani mengatakan hingga akhir tahun kinerja APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 353 triliun atau 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 1,84 persen.

Besaran defisit tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

Namun demikian, Sri Mulyani menilai APBN yang merupakan instrumen untuk menjaga stabilitas mampu membuat perekonomian lebih kondusif dan terjaga yang ditunjukkan dengan PDB yang hingga akhir tahun diprediksi bakal tumbuh di kisaran 5,05 persen.

"Dari sisi APBN realisasinya kita seperti disampaikan, APBN adalah instrumen menjaga perekonomian dan meneruskan program pembangunan. Meski kondisi ekonomi bergerak sangat dinamis kita tetap mampu menjaga fungsi untuk mendorong ekonomi dan menjaga stabilitas, mendorong investasi, serta memperkuat jaring pengaman sosial," ujar Sri Mulyani.

Secara lebih rinci, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjabarkan, kinerja defisit APBN yang melebar disebabkan oleh rembesan dari pelemahan perekonomian global.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesasr Rp 1.957,2 triliun atau hanya tumbuh 0,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa tumbuh 16,6 persen.

Realisasi pendapatan negara tersebut 90,4 persen dari target awal yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Untuk penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 1.545,3 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 1.786,4 triliun.

Penerimaan tersebut hanya tumbuh 1,7 persen (yoy) jika dibandingkan dengan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 13 persen (yoy).

"Pendapatan negara mengalami tekanan karena rembesan pelemagan global terlihat dari penerimaan perpajakan kita. Pendapatan engara kita tumbuh 0,7 persen dan penerimaan perpajakan 1,7 persen. Artinya kita tahun 2019 mampu mengumpulkan Rp 1.957,2 triliun atau 90,4 persen dari target awal," jelas Sri Mulyani.

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah mampu mendapatkan penerimaan sebesar Rp 405 triliun atau tumbuh di atas target yang sebesar Rp 378,3 triliun.

Namun demikian, relaisasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu atau tumbuh -1 persen.

Untuk penerimaan hibah tercatat mencapai Rp 6,8 triliun atau jauh lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN yang hanya Rp 400 miliar.

Dari sisi belanja, pada hingga akhir tahun 2019 pemerintah berhasil merealisasi belanja sebesar Rp 2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.461,1 triliun.

"Pertumbuhan belanja 4,4 persen dibadning tahun lalu yang growth belanja sampai dengan 10,3 persen, pertumbuhan ini tahun ini lebih rendah. Realisasi belanja dalam hal ini yang 93,9 persen lebih rendah juga dari realisasi daru tahun lalu yang mencapai hampir 100 persen," jelas Sri Mulyani.

Lebih rinci lagi, jika dilihat komponen belanja pemerintah pusat dari belanja Kementerian/Lembaga dan non Kementerian/Lembaga termasuk juga subsidi, maka realisasi belanja Kementerian/Lembaga tercatat mencapai Rp 876,4 triliun atau 102,4 persen dari target.

Angka tersebut tumbuh 3,5 persen dari realisasi tahun lalu.

Adapun untuk belanja non Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp 622,6 trilliun, lebih rendah dibandingkan dengan target yang sebesar Rp 778,9 triliun atau 79,9 persen dari pagu APBN.

Untuk subsidi realisasi sementara sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 201,8 triliun, lebih rendah dari anggaran sebesar Rp 224,3 triliun. Realisasi tersebut juga lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 216,9 triliun atau tumbuh negatif 6,9 persen.

Untuk realisasi trasnfer ke daerah mencapai Rp 811,3 triliun, atau 98,1 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 826,8 triliun atau tumbuh 7,1 persen.

"Dengan demikian total belanja negara mencapai Rp 2.310,2 triliun. Dengan pendapatan negara yang mengalami tekanan, belanja negara yang relatively terjaga di kisaran 94 persen, keseimbangan primer mengalami kenaikan dari sisi defisit yang tadinya ditargetkan Rp 21,1 triliun terealisasi Rp 77,5 triliun," ujar Sri Mulyani.

"Dengan demikian maka defisit APBN 2019 ada di Rp 353 triliun, lebih besar dari target Rp 296 triliun atau naik 1,84 persen jadi 2,2 persen dari PDB. Dengan defisit ini pembiayaan anggaran kita 2019 terealisir Rp 399,5 triliun atau ada kenaikan 30 persen dari tahun lalu yg mencapai Rp 305,7 triliun," tukas dia.

https://money.kompas.com/read/2020/01/07/123900626/hingga-akhir-2019-defisit-apbn-capai-rp-353-triliun

Terkini Lainnya

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke