Sri Mulyani Bakal Temui BPK Bahas Risiko Sistemik Jiwasraya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga sekaligus Ketua Komite Satbilitas Sistem Keuangan (KSSK) pun angkat bicara. Namun ia masih enggan memberikan banyak keterangan.

Sebagai langkah awal, ia akan langsung menemui BPK untuk mambahas risiko sistemik kasus Jiwasraya.

"Nanti kita lihat dulu (bertemu) dengan BPK lah ya," ujar dia ketika ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri, Kamis (9/1/2020).

Adapun mengenai temuan kerugian dan kejahatan, pihaknya mengaku telah mengkomunikasikan dengan Kejaksaan Agung.

"Nanti saya lihat dulu. Kalau dampak sistemik dari KSSK kita akan kembangkan sesuai beberapa hal yang selama ini sudah di develop," lanjut dia.

Sebagai informasi, Jiwasraya membukukan kerugian Rp 13,7 triliun pasca September 2019. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun.

Kerugian itu karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund (COF) yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.

Masalah lainnya, Jiwasraya juga melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang berkualitas rendah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan sengaja melakukannya.

Kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan cacatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006.

Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada 2014. 

Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah.

Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.