BUMN: Hasil Audit BPK, Uang Jiwasraya Tak Digunakan untuk Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga meminta kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak ditarik ke ranah politik.

Sebab, jika ditarik ke ranah politik membuat perkara ini semakin gaduh. Jika hal tersebur terjadi dikhawatirkan bisa mengganggu proses bisnis yang sedang dilakukan untuk menyehatkan Jiwasraya.

“Kalau dibikin ramai dan sebagainya, nanti malah usaha kita mencari investor itu bisa gagal,” ujar Arya di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

“Kalau memang kita berkeinginan itu tidak terjadi, mari kita selesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing, tidak menjadikan komoditi politik, karena jelas tidak ada politik, dan investigasi BPK menunjukan ini benar-benar proses bisnis yang mal adminsitrasi bisnis,” sambungnya.

Arya menjelaskan, hasil investigasi BPK membuktikan kasus ini terjadi bukan karena ada unsur politik.

“Itu menunjukkan isu yang selama ini untuk kampanye, audit BPK buktikan tidak. Ini membuka semua isu-isu yang dibangun orang-orang,” kata Arya.

Arya pun meminta semua pihak mendukung langkah yang sedang disiapkan untuk menyehatkan Jiwasraya. Salah satunya dengan mencari investor yang berminat menanamkan modalnya di anak usaha Jiwasraya Putra.

“Mekanisme bisnis ini terjadi kalau kondisi juga kondusif, kalau tidak ada gonjang-ganjing yang membuat investor yang masuk ke Jiwasraya itu berhenti,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Jiwasraya mengalami gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan.

Padahal, keuangan perusahaan pelat merah itu tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan.

Usai diaudit, ditemukan fraud pada sisi investasi. Jiwasraya diketahui kerap berinvestasi pada saham "gorengan" dan telah membukukan laba semu sejak 2006.

Bahkan pada tahun 2017, Jiwasraya juga memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat itu Jiwasraya telah membukukan laba Rp 360,3 miliar.

Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.