BKPM Bandingkan Urus Investasi di Vietnam dan RI, Apa Bedanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, alasan Indonesia tidak bisa memanfaatkan situasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Alasannya yakni pengurusan perizinan di Indonesia yang dinilai masih lamban.

Dibandingkan dengan Vietnam, urusan investasi negara tersebut jauh lebih baik. Maka tak heran jika Vietnam paling terdepan memanfaatkan situasi perang dagang antar kedua negara maju itu.

"Kalau di Vietnam itu investasi cukup datang ke BKPM. Persoalan tanah, izin clear satu tempat. BKPM Vietnam itu dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Kalau BKPM Indonesia, dia yang memulai, enggak tahu kapan mengakhiri. Ini fakta ya, sebagai mantan pengusaha saya ngomong apa adanya," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Selain itu, dirinya juga mengakui pengurusan Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara daring (online) dinilai tak mampu menyelesaikan secara cepat. 

Bahlil mengibaratkan pelaku usaha yang mengurus izin berusaha melalui OSS seperti layaknya orang tawaf saat ibadah ke Tanah Suci yang tak kunjung selesai.

"Saya melihat OSS itu jebakan Batman, saya mengatakan setuju 100 persen. Pertanyaannya setelah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) apakah bisa langsung berusaha? Kan tidak. Harus mendapat notifikasi kepada pengurus ini. Dan tawafnya itu juga belum tentu berakhir. Kalau orang umrah cukup 7 kali tawaf. Syukur-syukur urus itu ada kepastian. Itulah mengapa investor lebih memilih ke negara yang ramah investasi," jelasnya.

Sebagai mantan pengusaha yang pernah tergabung Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), lanjut Bahlil, ada tiga yang diinginkan oleh para investor.

"Teman-teman pengusaha itu butuh kemudahan, kepastian, dan efisiensi. Hanya tiga ini saja. Kalau tiga ini bisa kita lakukan otomatis core deficit akan berkurang," ucapnya.

BKPM telah merilis laporan realisasi investasi pada kuartal IV 2019 mencapai Rp 28,3 triliun. Angka ini meningkat 12 persen dibandingkan kuartal IV 2018.

Adapun sepanjang 2019, total realisasi investasi telah mencapai Rp 809,6 triliun.

Menurut Bahlil, realisasi itu telah melampaui target yang ditetapkan sekitar Rp 792 triliun.

Adapun selama periode kuartal IV 2019, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 103 triliun atau meningkat 18,5 persen.

Sementara realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 105,3 triliun atau meningkat 6,4 persen.