Kemenkop UKM Godok Formula Baru Skema Pembiayaan Murah

"Pembiayaan KUR hanya terkesan murah saja, belum menjangkau kategori mudahnya. Karena peminjam mesti harus memberikan kolateral (jaminan) dan mesti datang ke bank," ucap Plt Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Rabu (19/2/2020).

Penyaluran pembiayaan lewat program pemerintah selama ini melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit Ultra Mikro (UMi), dinilai belum mampu memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha.

Pasalnya selama ini, masih banyak UMKM yang mengeluhkan beratnya persyaratan serta waktu yang cukup lama dalam pencairan modal.

Untuk itu Kemenkop dan UKM lanjut Hanung, mencoba mengembangkan dengan dan memberi dukungan kepada industri-industri keuangan lain, yang bisa memberikan kemudahan dengan sistem yang bakal diformulasikan.

"Apakah nanti lewat intervensi pemerintah dengan subsidi ke modal operasinya atau model lain, masih akan kita formulasikan dengan Kementerian Keuangan, BI dan OJK maupun pihak lain yang terkait. Diharapkan segera mungkin skema pembiayaan baru ini diterapkan," imbuhnya.

Namun Hanung menegaskan, untuk bisa membuat kebijakan, harus dilakukan dengan kajian dan riset. Pihaknya ingin menciptakan pemerataan pembiayaan bagi semua skala bisnis yang ada.

Hanung menyebut, salah satu model atau skema yang mungkin dilakukan yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT dinilai memiliki banyak model yang bisa diadopsi atau dikembangkan oleh Kemenkop dan UKM dalam skema pembiayaan nantinya.

"Pola BMT kolektivitasnya itu mereka yang datang untuk jemput bola. Karena biasanya UMKM kesulitan datang ke bank, pelaku mikro kita ini ya pemilik juga merangkap pekerja, pengelola bahkan kasir. Pola seperti BMT perlu kita bangun," jelasnya.

Selain menciptakan pembiayaan yang mudah, penggodokan skema pembiayaan baru ini juga menjadi salah satu upaya menghilangkan praktik rentenir yang banyak menjerat pelaku usaha mikro di lapangan.