Pandemi Corona, PHK Jadi Pilihan Terakhir Industri Kelapa Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan pilihan terakhr industri kelapa sawit saat pandemi corona.

Sekretaris Jenderal Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan, industri kelapa sawit lebih memilih efisiensi maksimal.

"PHK adalah pilihan terakhir. Saya tidak mendengar dari teman-teman sesama industri yang berencana melakukan PHK," kata Kanya dalam pernyataan tertulis, Selasa (14/2/2020).

Industri kelapa sawit, ia melanjutkan, tetap menjalankan protokol melawan Covid-19 pada semua lini aktivitas.

"Rencana ini termasuk merealokasi peruntukan dengan revisi prioritas anggaran," ujar Kanya.

Tak hanya itu, industri kelapa sawit menyiapkan beberapa alternatif skenario krisis atau semacam stress test berikut solusinya.

"Meski pandemi corona berimbas ke industri kelapa sawit, saya memastikan belum ada penutupan pabrik selama ini," tuturnya.

Secara detail, Kanya menggambarkan bahwa di lapangan, pada 1 hingga 2 bulan ke depan, akan ada industri kelapa sawit yang mengurangi pembelian buah kelapa sawit dari perkebunan luar.

"Industri hanya mengolah buah internal atau bahkan mengurangi jam operasi pabrik," katanya.

Karyawan dan pekerja

Saat ini, Gapki tengah memperjuangkan agar para pekerja maupun pekarya di perkebunan atau di pabrik mendapatkan tunjangan tambahan.

Pasalnya, mereka termasuk kelompok yang dipandang lemah dan rentan terhadap krisis.

"Kami berharap pemerintah juga membantu memberikan insentif," kata dia.

Menurut Kanya, tunjangan PPh 21 Perusahaan yang biasanya disetorkan ke negara disarankan dibayarkan kepada karyawan pabrik saja.

Ekspor turun

Pemerintah juga bisa memberikan insentif berupa bantuan strategi dan solusi mengatasi berkurang drastisnya ekspor sawit.

Berkurangnya ekspor dilandasi anjloknya permintaan akibat pandemi corona. Catatan Kanya menunjukkan, 70 persen produksi sawit asal Indonesia ditujukan untuk ekspor.

Di tengah pandemi corona, pemerintah memberikan kebijakan kemudahan pelaksanaan penyerapan produk sawit untuk kebutuhan dalam negeri.

"Selain untuk biodiesel, produk sawit bisa diserap oleh energi terbarukan yang lain misalnya pembangkit listrik," kata Kanya.

Menurut dia, saat ini penyerapan kelapa sawit oleh pembangkit listrik belum dapat dijalankan karena adanya birokrasi yang belum tuntas.

Pada sisi ekspor, imbuh dia, terjadi keterbatasan armada, peningkatan biaya transportasi dan ekspedisi kapal yang melonjak signifikan.

"Kami berharap biaya ini diturunkan atau kami mendapat kompensasi atas perbedaan antara sebelum dan pada masa wabah sekarang ini," ujarnya.

Penurunan harga atau kompensasi bisa diberikan utamanya untuk pengangkutan produk kelapa sawit sebagai bahan kebutuhan pokok.

"Sawit sebagian besar memang untuk kebutuhan pangan, selain untuk kebutuhan bahan dasar bahan-bahan pembersih diri dan rumah tangga seperti sabun, sampo, deterjen, pembersih rumah juga alat-alat rumah tangga," ucap dia.