Sri Mulyani: Pelonggaran PSBB Tentu Dilakukan Berdasarkan Data

Skenario yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menyatakan, pada fase pertama, yaitu mulai 1 Juni 2020, akan dibuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan kerja pemerintah dalam menyusun skenario dan kebijakan berdasarkan data.

"Saya rasa Presiden, kabinet, dan keputusan yang dilakukan selalu berdasarkan data. Jadi kalau kemudian datanya seperti yang diharapkan oleh Presiden kalau Mei sudah melihat dan sudah terjadi adanya perkembangan yang membaik, atau melandai, maka kebijakannya juga disesuaikan," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (8/5/2020).

Bendahara Negara itu pun mengatakan, untuk itulah pemerintah terus melakukan komunikasi dan melakukan kampanye mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara terus menerus. Harapannya, persebaran virus bisa lebih tertahan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan rapat mingguan dengan tujuan untuk melihat perkembangan kasus Covid-19 di dalam negeri.

"Nah sekarang kan juga banyak berbagai riset yang mengatakan, oh mungkin kita harus beradaptasi dengan Covid. Ini juga salah satu informasi yang terus dijadikan bahan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap policy," jelas Sri Mulyani.

Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengatakan, dalam penanganan Covid-19 pemerintah akan fokus untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan kemanusiaan.

Namun di saat yang bersamaan pemerintah juga akan mempertimbangkan untuk kembali menggerakkan aktivitas sosial ekonomi yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi kita harus membuat langkah-langkah yang bisa menjaga keseimbangan natara kesehatan dan kemanusiaan, itu tidak dikompromi, tapi kegiatan sosial ekonomi mulai bisa dipulihkan secara berangsur," ujar dia.

Sebagai informasi, di dalam foto kajian yang beredar di masyarakat, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan kajian dilakukan pemerintah sebagai langkah antisipasi melakukan upaya-upaya yang diperlukan pasca-pandemi Covid-19.

Saat ini, Kemenko Perekonomian disebut tengah melakukan pembahasan dengan berbagai kementerian dan lembaga lain untuk mematangkan kajian tersebut. "Dalam waktu dekat Kemenko Perekonomian akan melakukan finalisasi atas kajian tersebut, dan akan disampaikan kepada masyarakat," ucapnya.

Berikut isi kajian awal Kemenko Perekonomian tersebut:

1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.

3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.

4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan kepada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas seperti restoran hingga tempat ibadah.

5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.