RI Perlu Ambil Kesempatan Tampung Relokasi Industri dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi virus corona (Covid-19) telah mengganggu rantai pasok di seluruh dunia.

Virus yang bermula di China ini pun membuat banyak negara berencana memutus ketergantungan rantai pasok global industri dari negara itu.

Pemerintah Jepang misalnya, telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi 2,2 miliar dollar AS untuk membantu industrinya mengalihkan produksi dari China. AS pun dikabarkan tengah menyiapkan subsidi dan insentif pajak bagi perusahaan yang mau memindahkan pabriknya dari China ke negara lain.

Fenomena ini merupakan kesempatan bagi Indonesia yang membutuhkan investasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan menggaet investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, Indonesia sebetulnya memiliki peluang untuk menarik investasi yang akan keluar dari China. Salah satu daya tarik investasi Indonesia adalah pasar yang besar.

Investor luar negeri juga menganggap Indonesia sebagai negara dengan potensi pertumbuhan pasar yang besar.

Meski begitu, untuk menjadi tujuan relokasi dari China, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain seperti India, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tahun lalu, setidaknya 33 perusahaan hengkang dan merelokasi pabriknya dari China.

Namun, perusahaan-perusahaan tersebut memindahkan basis produksinya ke Vietnam dan Thailand, salah satunya karena persoalan harga lahan.

Menurut Tauhid, selain harga lahan ada beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran investor asing saat ingin berinvestasi di Indonesia.

Pertama, kenaikan upah yang terlalu tinggi. Setiap tahun kenaikan upah tenaga kerja di Indonesia mencapai 7 hingga 8 persen. Sementara kenaikan upah di negara-negara seperti Vietnam maupun India hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Kedua, infrastruktur untuk jaringan logistik yang masih kurang. Ketiga, investor asing enggan melirik Indonesia yang terkenal dengan birokrasi yang berlapis, salah satunya urusan perpajakan.

"Investor Jepang, misalnya, masih menganggap prosedur perpajakan di Indonesia cukup rumit," ujar Tauhid dalam keterangannya, Kamis (28/5/2020).

Sejumlah perubahan telah digagas pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai upaya untuk memangkas jalur birokrasi.

Namun, langkah reformasi struktural serupa belum ditemukan merata di lapisan birokrasi lain, sehingga investor dari luar negeri masih menemui hambatan di lapangan.

Karena itu, pemerintah harus bisa menjawab kekhawatiran investor tersebut untuk menarik peluang investasi asing ini dengan cara memberikan kepastian hukum bagi pengusaha.

Ini antara lain dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, memberikan fasilitas yang memudahkan investasi dan menawarkan insentif terkait perpajakan yang menarik, serta mengakselerasi reformasi birokrasi dan regulasi terkait penanaman modal.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu terus meningkatkan kebijakan pro investasi untuk mendorong masuknya permodalan asing yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19.

Relokasi investasi dari China, yang sebagian besar di sektor manufaktur dipercaya dapat memperbaiki tren investasi yang selama ini didominasi sektor tersier dan sektor jasa.

Selain itu insentif yang tepat untuk industri manufaktur juga perlu dipertimbangkan. Insentif bagi investasi baiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industrinya untuk menjaga kesuksesan dan keberlangsungan investasi dalam jangka panjang.