Bila PSBB Dilonggarkan, Sandiaga Usul UMKM Konsumsi Dibuka Duluan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut, ada dua perhatian utama baginya ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dilonggarkan, yaitu faktor risiko kesehatan masyarakat dan faktor dampak ekonomi.

Menurutnya, dari 4 zona yang ia sebut, yaitu "Go Zone", "Pivot Zone", "Check Zone", dan "Wait Zone" pasca PSBB dilonggarkan.

Adapun untuk permulaan, yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka kembali UMKM yang bergerak di sektor konsumsi.

"Secara umum, kita bagi dalam 4 bagian, Zona 1, saya sebut sebagai Go Zone. Faktor risiko kesehatan masyarakatnya paling rendah, dan dampak ekonominya tinggi. Jenis kegiatan di zona ini adalah yang paling pertama harus dibuka," kata Sandiaga melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya @sandiuno, dikutip pada Minggu (31/5/2020).

"Segala kegiatan yang berhubungan dengan terbukanya lapangan kerja, juga ketersediaan dan kestabilan harga-harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-sehari, harus masuk dalam Go Zone. Contoh, UMKM yang menopang 60 persen dari ekonomi kita, dan 97 persen lapangan kerja. Lebih spesifiknya adalah UMKM yang bergerak di sektor konsumsi," ucapnya.

Lalu zona 2, disebut oleh Sandiaga sebagai "Pivot Zone" yang menurutnya dampak risiko kesehatannya rendah, namun dampak ekonominya tidak terlalu tinggi.

"Sebagai contoh, sektor industri olahan dan pabrik. Ini bisa mulai dibuka secara bertahap dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar," jelas Sandiaga.

Kemudian zona 3 adalah "Check Zone," yaitu dampak ekonominya tinggi, namun dampak risiko kesehatan masyarakatnya juga tinggi.

Menurutnya, jenis-jenis usaha seperti pariwisata masuk dalam kategori tersebut karena adanya masyarakat yang berkumpul.

Sektor ini lanjut Sandiaga, harus dilakukan dengan suatu pendekatan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Terakhir yang menurutnya agak berisiko kala PSBB direlaksasi ada zona 4 yaitu "Wait Zone".

Zona ini dampak risiko kesehatan masyarakatnya tinggi, namun dari sisi dampak perekonomiannya rendah.

Ia memberi contoh adalah penerbangan, yang betul-betul harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat hati-hati.

"Di sinilah peran dari para pengambil kebijakan, Tim Gugus Tugas Covid-19, berkolaborasi dengan dunia usaha dan ahli-ahli kesehatan dan ekonomi. Semoga kita bisa sukses dalam menjalankan ini semua. Kuncinya adalah kedisiplinan dan penuh kehati-hatian," ucap Sandiaga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bicara soal pelonggaran PSBB selama pandemi Covid-19. Jokowi meminta pelonggaran tidak dilakukan secara sembarangan.

Pelonggaran itu harus dilakukan dengan hati-hati agar tak membuat penularan Covid-19 semakin meluas.

Jokowi menyebutkan, saat ini ada 4 provinsi serta 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan PSBB. Selain itu, ada provinsi atau kabupaten/kota yang belum melaksanakan PSBB, tetapi memakai cara lain yang serupa.