Pemerintah: Belum Semua Aduan Tagihan Listrik Sertakan Bukti

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, potensi bertambahnya jumlah pengaduan yang masuk ke pihak Kemenko Marves masih sangat terbuka. Pihaknya akan mulai menindaklanjuti laporan tersebut pada Senin (15/6/2020) ini.

Tim Kemenko Maritim dan Investasi nantinya akan meminta verifikasi bebeberapa data yang masuk kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dari situ, akan dilihat pola kasus kenaikan tagihan listrik yang terjadi di masyarakat.

“Kalau ada, apakah polanya kasus per kasus atau kesalahan tersistem,” kata Purbaya, Minggu (14/6/2020) malam.

Ia melanjutkan, jika memang tidak ada kesalahan dalam proses perhitungan tagihan rekening listrik, kemungkinan akan dicek juga apakah ada gejala pelonjakan di sisi pengguna listrik.

Meski sudah menerima lebih dari 200 aduan yang masuk ke email pengaduanenergi@maritim.go.id, Purbaya mengaku baru sekitar 100 aduan saja yang turut menyertakan bukti.

“Belum semua juga menyertakan bukti rekening yang cukup secara historikal untuk melihat pola kejanggalan tagihan rekening,” ungkap dia.

Sebelumnya, dalam siaran pers di situs Kemenko Maritim dan Investasi, Purbaya sudah pernah meminta kesediaan masyarakat yang mengajukan aduan tagihan listrik untuk mengirimkan nomor rekening pelanggan serta foto kWh meter penggunaan. Hal ini digunakan untuk bukti penggunaan dan sebagai pembanding saat dilakukan investigasi ke PLN. (Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi)

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dengan judul: Kemenko Maritim dan Investasi: Belum semua aduan tagihan Listrik yang sertakan bukti