Defisit APBN Mei 2020 Capai Rp 179,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Mei 2020 defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara ( APBN) tercatat sebesar Rp 179,6 triliun.

Angka itu setara dengan persen 1,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun dalam Perpres 54 tahun 2020 yang merupakan perubahan terhadap APBN 2020 mematok defisit APBN tahun ini sebesar 5,07 persen, meski angka tersebut sudah direvisi lagi menjadi 6,34 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit tersebut lebih tinggi 42,8 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 125,8 triliun atau setara dengan 0,79 persen terhadap PDB.

"Defisit Mei 2020 sebesar Rp 179,6 triliun atau 1,1 persen dari total defisir yang ada di Perpres 54 dan ini terjadi, berarti kenaikan defisit dari tahun lalu 42,8 persen," ujar Sri Mulyani ketika memberikan pemaparan dalam konferensi video di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, defisit APBN terjadi lantaran pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara.

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei sebesar Rp 664,3 triliun atau 37,7 persen dari target APBN yang telah mengalami perubahan melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.760,9 triliun.

Dari sisi penerimaan perpajakan, imbuh Ani, terjadi tekanan lantaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang turut menekan kegiatan ekonomi.

Ani mengatakan, hingga akhir Mei 2020 realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 526,2 triliun.

Angka tersebut setara dengan 36 persen dari target Perpres 54 2020, serta mengalami kontraksi atau minus 7,9 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Di sisi lain, untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami lonjakan hingga 13,6 persen menjadi Rp 136,9 triliun.

Adapun dari sisi belanja, realisasinya hingga Mei 2020 tercatat sebesar Rp 843,9 triliun atau 32,3 persen dari target alokasi yang terdapat dalam Perpers 54 2020.

Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga realisasinya Rp 270,4 triliun atau 32,3 persen terhadap Perpres 54 2020. Angka tersebut mengalami kontraksi 6,2 persen jika dibandingkand engan tahun lalu,

Di sisi lain terjadi pertumbuhan belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 267 triliun atau tumbuh 10 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Untuk transfer ke daerah realisasinya Rp 306,6 triliun atau 40 persen dari Perpres 54 serta mengalami kontraksi 5,7 persen dibanding tahun lalu, di mana dana desa Rp 28,9 triliun atau 40 persen dari alokasi di Perpres serta tumbuh 41,3 persen jika dibandingkan tahun lalu," jelas Sri Mulyani.

"Ini kenaikan sangat tinggi karnea dalam dana desa kita ada transfer langsung untuk membantu masyarakat dalam bentuk BLT," jelas dia.