Banyak BUMN yang Bentuk Anak Usaha Tanpa Seizin Menteri

Atas dasar itu, Menteri BUMN Erick Thohir ingin memangkas anak cucu usaha perusahaan BUMN yang tak jelas bisnisnya.

“Sebenarnya sih harus izin, tapi ternyata banyak juga yang enggak izin (bentuk anak cucu usaha) dan bikin. Makanya kita mulai rampingngkan. Kemarin ada Telkom, Garuda, mulai rampingkan karena enggak efisien,” ujar Arya dalam diskusi virtual, Selasa (16/6/2020).

Arya menjelaskan, dahulu pembentukan anak cucu usaha tersebut berdasarkan proyek yang sedang dikerjakan sebuah BUMN. Atas dasar itu, saat ini jumlah anak cucu usaha BUMN mencapai sekitar 800 perusahaan.

“Misalnya ada proyek baru, bikin perusahaan, ada JV (join venture) bikin perushaan, ada proyek kecil, bikin perusahaan. Proyek sudah kelar, masih ada nih perusahaan,” kata Arya.

Melihat fenomena tersebut, saat ini Menteri BUMN Erick Thohir ingin menata anak cucu usaha BUMN. Selain itu, kini BUMN yang ingin menbentuk anak usaha harus meminta izin ke Kementerian BUMN.

“Jadi banyak yang begitu, ada yang bodong, proyek udah enggak ada, komisaris udah enggak ada, tapi PT masih ada,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan agar perusahaan plat merah tak asal membuat anak usaha.

Nantinya, Erick akan mengeluarkan aturan yang mengharuskan perusahaan BUMN yang ingin membentuk anak usaha harus izin terlebih dahulu kepada dirinya selaku menteri.

“Ya nanti (dalam pembentukan anak usaha) ada pengajuan ke Pak menteri (Erick Thohir),” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Arya menambahkan, Erick menginginkan dalam pembentukan anak usaha harus ada alasan yang jelas. Sehingga tak mengganggu core bisnis perusahaan milik negara tersebut.